Aktual Tangerang – Kekurangan tenaga pendidik di Kabupaten Tangerang, Banten, dikhawatirkan mengurangi daya tampung siswa baru di sekolah negeri. Setiap tahun, sekitar 300 guru memasuki masa pensiun, sementara kebutuhan tenaga pengajar belum terpenuhi.

Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardani, menilai persoalan kekurangan guru perlu segera ditangani. Menurut dia, kebutuhan tenaga pendidik berdasarkan mata pelajaran masih mencapai ribuan orang.

Namun, pemerintah daerah menghadapi keterbatasan kewenangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pengangkatan tenaga honorer. Sementara itu, pengangkatan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Kalau kekurangan tenaga pengajar, guru, saat ini saya rasa di semua daerah hampir terjadi. Setelah kita, daerah ini tidak boleh mengangkat honorer, ya harus PPPK atau PNS dan ini kewenangannya ada di pusat,” kata Deden kepada Tribuntangerang.com, Senin (19/10/2026).

Deden menyebut sekitar 300 guru di Kabupaten Tangerang memasuki masa pensiun setiap tahun. Kondisi tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan antara kebutuhan tenaga pendidik dan ketersediaan guru.

Sekolah Negeri di Cikupa Kurangi Penerimaan Siswa

Deden mencontohkan kondisi sebuah sekolah dasar negeri di Desa Telagasari, Kecamatan Cikupa. Berdasarkan informasi yang diterimanya, sekolah tersebut hanya mampu menerima dua rombongan belajar pada tahun ini.

Kondisi itu dikhawatirkan semakin memburuk tahun depan karena sejumlah guru akan memasuki masa pensiun. Deden menyebut sekolah tersebut berpotensi hanya mampu menerima satu rombongan belajar.

Padahal, jumlah lulusan taman kanak-kanak di desa tersebut mencapai ratusan anak. Sementara itu, satu rombongan belajar hanya dapat menampung sekitar 28 siswa.

Keterbatasan guru tersebut dikhawatirkan membuat sebagian calon siswa kesulitan memperoleh tempat di sekolah negeri. Karena itu, Deden meminta pemerintah pusat segera mencari solusi agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.

“Ini yang juga menjadi masalah di daerah-daerah bahwa kekurangan guru ini sudah sangat terasa dan ini pusat harus bisa membaca ini dan mencari solusi agar proses belajar mengajar ini bisa terus berjalan,” ujarnya.

DPRD Minta Pemerintah Lakukan Antisipasi

Deden menilai persoalan kekurangan guru seharusnya dapat diantisipasi melalui pemetaan kebutuhan tenaga pendidik oleh kementerian terkait. Dengan begitu, pemerintah dapat menyiapkan solusi sebelum kekurangan guru mengganggu kegiatan belajar mengajar.

Ia mengingatkan, pembangunan fasilitas pendidikan harus diimbangi ketersediaan tenaga pengajar. Tanpa guru yang memadai, gedung sekolah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Jangan sampai nanti kita punya gedung, tidak punya guru. Ini yang kita khawatirkan,” kata dia.

Menurut Deden, pemerintah pusat perlu mencari jalan keluar karena pemerintah daerah tidak lagi leluasa mengangkat tenaga honorer untuk memenuhi kebutuhan guru.

Ia juga menyinggung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang disebut mengangkat guru melalui skema tenaga ahli. Deden mengatakan pihaknya sedang menelaah aspek hukum apabila pendekatan serupa dipertimbangkan di Kabupaten Tangerang.

“Kalau seperti Jakarta mungkin nekat. Tapi daripada tidak ada guru. Kita sedang coba telaah norma hukumnya. Jangan sampai nanti kita buat ini juga bermasalah,” ujarnya.

Deden berharap pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi untuk memastikan kebutuhan tenaga pendidik terpenuhi. Menurut dia, penanganan kekurangan guru penting agar masyarakat tetap memperoleh akses pendidikan.

Ia juga berharap sekolah negeri di Kabupaten Tangerang dapat terus menjalankan kegiatan belajar mengajar secara optimal tanpa terkendala kekurangan tenaga pengajar. (*)