Kedaulatan pangan menjadi fondasi bangsa kuat. Melalui Badan Gizi Nasional dan Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memeratakan gizi anak bangsa meski dihadapkan pada berbagai tantangan.

KEBERHASILAN Indonesia dalam menjaga kestabilan pangan merupakan parameter kemampuan pemerintah dalam menegakkan kedaulatan pangan. Kedaulatan bangsa harus dikuatkan fondasinya dengan kedaulatan pangan.

Indonesia memiliki kekayaan sumber pangan yang berlimpah. Mulai karbohidrat lokal seperti; jagung, ubi kayu, ubi lain, sagu, pisang, dan umbi lain yang belum tergali.

Keragaman sumber karbohidrat di negeri ini sangat beragam dan disesuaikan dengan kondisi agroklimat masing-masing pulau serta kearifan lokal masyarakatnya.

Hasil budidaya ternak dan semua jenis sumber pangan bisa hidup dan tumbuh dengan sangat baik di bumi Nusantara. Itulah kekayaan negeri kita yang tidak dimiliki negara lain.

Bangsa yang kuat salah satunya adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negerinya sendiri. Di sinilah peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna menguatkan ketahanan pangan.

Pangan menjadi primadona yang begitu serius untuk ditangani. Sektor penting yang harus menjadi perhatian penuh pemerintah. Tata kelola pangan dari hulu ke hilir harus diatur dan dibenahi dengan baik.

Badan Gizi Nasional

Untuk mengimplementasikan pemerataaan makanan bergizi bagi rakyat Indonesia, dibentuklah Badan Gizi Nasional (BGN). BGN dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 83 Tahun 2024.

Pemerintah ingin membangun bangsa dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa di sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Gencarnya program MBG di bawah BGN yang digagas oleh Presiden disambut gembira dan suka cita oleh rakyat Indonesia.

Program andalan Presiden Prabowo resmi bergulir mulai 6 Januari 2025 dengan sasaran 600.000 penerima manfaat di 26 provinsi dengan segala pernak-pernik dan kendala di lapangan. Dengan kelebihan dan kekurangannya, program ini berjalan.

Yang menjadi catatan serius bagi kita adalah perihal keracunan massal setelah mengonsumsi MBG di sekolah. Menurut Kepala BGN, Dadan Hindayana yang dikutip dari Detiknews.com (12/11/25) menjelaskan bahwa angka keracunan makanan karena MBG menyumbang 48% dari angka keracunan pangan nasional. Cukup besar memang.

Dadan menambahkan, keracunan pangan di Indonesia di tahun 2025 mencapai 441 kejadian. Setengahnya berasal dari MBG.

Pro dan kontra muncul. Ada yang terus mendukung, ada yang antipati, bahkan menolak MBG dengan berbagai alasan. Akan tetapi, pemerintah pusat tetap maju terus pantang mundur. Program tidak boleh kendur. Anak-anak Indonesia harus di-support dengan makanan yang bergizi.

Kendala dalam mengelola pangan untuk anak sekolah jangan dijadikan alasan untuk distop akan tapi harus dicari akar masalah dan ditemukan solusi yang tepat.

Lantas bagaimana pangan yang sehat untuk anak bangsa?