Minggu, 22 November 2026 - 00:11 WIB
Minggu, 22 November 2026 - 00:11 WIB

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Ini 10 Poin Utamanya

Adi Subchan - 20 November 2026

DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset pada 19 November 2026. Ada 10 poin utama, mulai dari mekanisme perampasan hingga perlindungan korban. (FOTO: AI/Aktual Tangerang/ILUSTRASI
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset pada 19 November 2026. Ada 10 poin utama, mulai dari mekanisme perampasan hingga perlindungan korban. (FOTO: AI/Aktual Tangerang/ILUSTRASI

Aktual Tangerang – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Sidang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.

Sebelum mengetuk palu, Puan meminta persetujuan seluruh anggota Dewan. Persetujuan tersebut menandai disahkannya regulasi perampasan aset.

Sebelumnya, RUU Perampasan Aset telah dibahas pada tingkat pertama. Pembahasan dilakukan Komisi III DPR bersama pemerintah.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan proses pembahasan. Panitia Kerja (Panja) telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).

Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, dan 40 DIM substansi. Selain itu, terdapat 44 DIM dihapus dan 18 DIM substansi baru.

UU Perampasan Aset mengatur jenis tindak pidana dan kriteria aset. Cakupannya tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi.

Baca Juga :  Delapan Nama Calon Wapres Pengganti Gibran

Regulasi tersebut juga mencakup penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi. Kejahatan itu harus berdampak luas terhadap masyarakat.

Contohnya meliputi investasi bodong dan perdagangan saham bodong. Regulasi ini juga mengatur mekanisme perampasan aset tanpa menunggu tuntutan pidana.

Prosesnya mencakup penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, hingga penyitaan. Selanjutnya, aset diperiksa melalui mekanisme persidangan di pengadilan.

10 Poin Utama UU Perampasan Aset

UU Perampasan Aset memuat sejumlah ketentuan penting. Aturan tersebut mencakup mekanisme perampasan hingga perlindungan hak pihak ketiga.

Berikut 10 poin utama yang diatur dalam regulasi tersebut:

  1. Judul, prinsip, dan asas hukum

    Pengaturan ini mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Perampasan aset juga harus menjamin perlindungan hak asasi manusia.

  2. Ruang lingkup tindak pidana dan kriteria aset

    Aturan mencakup jenis, nilai, dan kriteria aset yang dirampas. Termasuk penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi.

    Kejahatan tersebut mencakup investasi bodong dan perdagangan saham bodong. Dampaknya menjangkau masyarakat luas dengan jumlah korban sangat banyak.

Baca Juga :  Bullying SMPN 10 Tangsel, Korban Diracuni Racikan Cuka dan Lada?
  1. Ancaman pidana bagi pelaku kejahatan

    Pengesahan UU ini tidak menghapus ancaman pidana bagi pelaku. Ketentuan tersebut berlaku bagi pelaku korupsi dan tindak pidana lainnya.

    Ancaman pidana mati tetap berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan.

  2. Pembagian kewenangan dalam proses perampasan

    Regulasi mengatur pembagian kewenangan dalam hukum acara perampasan aset. Mekanismenya dapat dilakukan tanpa menunggu tuntutan pidana.

    Tahapannya meliputi penelusuran, penghentian transaksi, dan pemblokiran. Selanjutnya dilakukan penyitaan dan pengajuan permohonan.

    Proses berlanjut melalui pemeriksaan sidang dan putusan pengadilan. Tahap terakhir adalah pelaksanaan putusan.

  3. Perlindungan pihak ketiga beriktikad baik

    UU ini menjamin perlindungan bagi pihak ketiga beriktikad baik. Mereka tetap memperoleh beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.

  4. Pengembalian aset kepada korban

    Regulasi menjamin upaya optimal untuk mengembalikan aset. Pengembalian ditujukan kepada korban tindak pidana secara langsung.

    Aset juga dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat luas.

  5. Pengelolaan aset hasil tindak pidana

    Pengelolaan aset dilakukan badan yang memiliki kompetensi. Pengelolaan harus berlangsung secara profesional dan akuntabel.

    Tugasnya mencakup penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan aset. Termasuk pemanfaatan, penjualan, pengembalian, atau pelepasannya.

  6. Pengawasan mekanisme perampasan aset

    Pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset akan diawasi. Pengawasan dilakukan badan yang bersifat independen.

  7. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan

    Regulasi mengatur pencegahan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum. Perampasan aset tidak boleh menjadi sarana penyalahgunaan kekuasaan.

  8. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi

    Pengelolaan aset memanfaatkan teknologi dan sistem informasi. Sistem tersebut mengedepankan transparansi serta akuntabilitas. (*)

Tag Terkait:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait

Terkini