Seorang warga Tangerang menjadi korban penipuan Rp750 juta oleh pria yang menjanjikan kelulusan empat saudaranya dalam seleksi anggota Polri.

Aktual Tangerang – Seorang warga Tangerang berinisial A (30) menjadi korban penipuan bermodus janji kelulusan seleksi anggota Polri.

Pelaku berinisial AR (31), warga Lubuklinggau, Sumatera Selatan, mengaku sebagai staf anggota Komisi III DPR RI.

AR menjanjikan bisa meloloskan empat saudara korban menjadi anggota Polri di tiga Polda berbeda.

Tergiur rayuan itu, korban menyerahkan uang sebesar Rp750 juta melalui transfer bank ke rekening milik AR.

Kasus ini dilaporkan ke Polsek Metro Tanah Abang pada 12 Oktober 2025 oleh korban sendiri.

Aksi penipuan terjadi antara Februari hingga Mei 2025 di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat.

“Pelaku mengaku bisa membantu loloskan empat orang ke tiga Polda,” bunyi laporan polisi, dikutip Rabu (15/10/2025).

Saudara korban dijanjikan akan masuk Polda Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat.

Namun setelah seleksi bintara Polri berakhir, tidak satu pun dari mereka dinyatakan lolos. Merasa tertipu, korban melaporkan AR ke pihak kepolisian.

Tim Resmob Polsek Metro Tanah Abang, dipimpin Kanit Reskrim Kompol Martua Malau, langsung melakukan penyelidikan. Tersangka ditangkap di Jalan Industri Wisma Griya, Jakarta Pusat, tanpa perlawanan.

Kapolsek Tanah Abang, Kompol Haris Akhmad Basuki, membenarkan penangkapan pelaku penipuan tersebut. Barang bukti yang disita antara lain dokumen mutasi rekening, percakapan WhatsApp, dan satu flashdisk.

Kini, pelaku ditahan di Polsek Metro Tanah Abang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Polisi menjerat pelaku dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan/atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. Ancaman hukumannya maksimal empat tahun penjara.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menegaskan tidak ada jalur khusus dalam seleksi Polri.

“Seleksi Polri itu gratis, murni, dan transparan. Tidak bisa diintervensi,” tegas Susatyo.

Ia juga mengimbau masyarakat waspada terhadap oknum yang mengaku bisa meluluskan peserta dengan bayaran tertentu.

“Modus ini mencoreng nama institusi. Kami akan tindak tegas siapa pun yang memanfaatkannya,” ujarnya.