DPRD Kota Tangerang soroti kebocoran pipa air Perumda Tirta Benteng. Minta investigasi menyeluruh dan mitigasi serius.

Aktual Tangerang – DPRD Kota Tangerang menyoroti kebocoran pipa jaringan distribusi utama milik Perumda Tirta Benteng (TB).

Insiden ini mengganggu pasokan air bersih di wilayah Jatiuwung, Periuk, Cibodas, dan Karawaci.

Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo, menyebut air adalah kebutuhan dasar yang tak boleh terganggu.

“Insiden seperti ini tidak boleh terjadi berulang,” tegas Arief, Sabtu (11/10/2025).

DPRD telah memanggil jajaran Direksi PDAM Tirta Benteng untuk dimintai penjelasan dan tindak lanjut konkret.

Arief meminta laporan investigasi menyeluruh tentang penyebab kebocoran serta dampaknya pada pelayanan warga.

Dari informasi awal, kebocoran terjadi saat transisi layanan dari PDAM TKR ke PDAM TB.

Saat itu, tekanan air dinaikkan agar bisa menjangkau wilayah terjauh jaringan. Namun, peningkatan tekanan justru memicu kebocoran di beberapa titik jaringan utama.

Setelah diperbaiki, kebocoran kembali terjadi di sekitar Simpang Tujuh. Penyebabnya diduga karena tekanan kendaraan di atas pipa dan sambungan yang belum sempurna.

“Kami minta pemetaan lengkap terhadap titik-titik pipa rawan bocor,” kata Arief.

DPRD mendesak PDAM segera memperkuat jaringan yang rentan serta menyusun mitigasi gangguan layanan.

Menurut Arief, kebocoran berulang menandakan lemahnya manajemen risiko PDAM TB.

“Ini bukan kali pertama. Arahan mitigasi sudah pernah kami berikan sebelumnya,” tegasnya.

DPRD akan mengevaluasi tindak lanjut dari arahan yang telah disampaikan kepada PDAM.

“Kami ingin tahu berapa persen arahan yang sudah dilaksanakan dan apa saja kendalanya,” lanjut Arief.

Ia juga menyoroti lambannya respons terhadap keluhan warga terdampak. “PDAM harus tanggap. Jangan menunggu warga protes baru bertindak,” ujarnya.

Arief meminta PDAM berkoordinasi dengan aparat wilayah untuk percepatan distribusi air bersih ke warga.

Distribusi air menggunakan mobil tangki harus disegerakan untuk wilayah yang terdampak gangguan.

DPRD juga mendesak dilakukan audit dan evaluasi berkala terhadap sistem PDAM TB.

“Investigasi harus dilakukan untuk mengidentifikasi risiko dan memastikan langkah perbaikan berjalan efektif,” pungkasnya.