Menulis Ulang Sejarah Nasional: Upaya Memahami Ulang Jati Diri Bangsa

Tangerang-Pemerintah Indonesia sedang menjalankan proyek besar menulis ulang sejarah nasional. Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya menghadirkan narasi sejarah yang lebih inklusif, faktual, dan relevan dengan perkembangan zaman. 

Proyek ini ditargetkan rampung dan diluncurkan bertepatan dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2025. Ketua Tim Penulisan, Prof. Susanto Zuhdi, menyatakan bahwa penyusunan ulang ini bukan sekadar revisi.

Akan tetapi upaya menyusun ulang kerangka sejarah secara menyeluruh. Tujuannya adalah menghadirkan sejarah yang tidak bias kekuasaan dan terbuka terhadap kritik ilmiah.

Struktur 10 Bab dalam Penulisan Ulang Sejarah Nasional

Dalam rencana menulis ulang sejarah nasional, akan disusun 10 bab besar yang mencakup perjalanan bangsa Indonesia dari masa awal hingga masa kini. Berikut adalah tema besar tiap bab yang dirancang:

• Bab I: Sejarah awal (mengganti istilah “prasejarah” yang dinilai inferior)
• Bab II: Perjumpaan budaya dengan India (era Hindu-Buddha)
• Bab III: Interaksi budaya dengan Timur Tengah (era Islam)
• Bab IV: Perjumpaan dengan bangsa Eropa dan kongsi dagang seperti VOC
• Bab V: Kolonialisme dan perlawanan rakyat Nusantara
• Bab VI: Munculnya nasionalisme Indonesia
• Bab VII: Perang kemerdekaan melawan Belanda dan Sekutu
• Bab VIII: Masa demokrasi parlementer dan gejolak daerah
• Bab IX: Era Orde Baru
• Bab X: Era reformasi hingga pemerintahan Presiden Jokowi

Meskipun judul bab belum final, struktur ini menggambarkan kronologi utama yang akan dipertahankan dalam proses menulis ulang sejarah nasional.

Perspektif Baru dan Tantangan Historis

Salah satu aspek penting dari menulis ulang sejarah nasional adalah menghindari dominasi narasi tunggal yang selama ini dianggap sebagai versi resmi negara. Tim penulis berusaha mengangkat perspektif dari berbagai wilayah, kelompok etnis, dan peristiwa yang selama ini terpinggirkan.

Profesor Singgih Tri Sulistiyono, salah satu editor, menekankan pentingnya mengoreksi istilah, seperti mengganti “prasejarah” menjadi “sejarah awal” agar tidak merendahkan pencapaian nenek moyang bangsa yang sudah mampu menjelajah samudera dan membangun peradaban sebelum mengenal aksara.

Sejarah yang Bisa Dikritik, Bukan Dogma

Dalam proses menulis ulang sejarah nasional, para penyusun membuka ruang bagi kritik dan diskusi publik. Ini penting untuk mencegah sejarah digunakan sebagai alat propaganda atau penindasan wacana alternatif.

Penulisan ini juga akan memuat peristiwa sensitif seperti pemberontakan PRRI/Permesta dan pelanggaran HAM tahun 1965 dengan pendekatan berbasis data dan fakta terbaru. Bila tidak ada temuan baru, penulisan tetap akan merujuk pada sumber akademis yang sudah diakui.

Melalui langkah ini, menulis ulang sejarah nasional menjadi bagian dari pendidikan sejarah yang jujur, adil, dan demokratis. Pemerintah juga melibatkan lebih dari 100 sejarawan dari berbagai perguruan tinggi untuk memastikan keragaman pandangan dan keilmuan.

Dengan pendekatan yang terbuka dan ilmiah, proses menulis ulang sejarah nasional diharapkan dapat membentuk generasi yang lebih kritis, menghargai keragaman, dan memiliki pemahaman mendalam tentang masa lalu bangsa.

Sumber: Kompas.com
Foto: kompasiana.com

Terus kunjungi website kita di AktualTangerang.com untuk lebih banyak lagi artikel seputar Tangerang Raya dan Nasional. Jangan lupa follow akun sosial media di Instagram dan Tiktok