Wartawan dan masyarakat menuntut keadilan dalam penanganan kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.  

Aktual Tangerang – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menyatakan kepastian hukum dalam penanganan kasus korupsi mantan petinggi Kejaksaan Agung ini penting. Di antaranya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung (Kejagung).

Penanganan kasus Febrie Adriansyah ini memicu kontroversi di kalangan publik. “Masyarakat pers menunggu adanya kepastian hukum,”ujar Sekretaris FWK, Dr Budi Nugraha dalam diskusi kebangsaan di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Hadir dalam diskusi ini, wartawan senior M Nasir, AR Loebis serta sejumlah pemimpin redaksi media massa. Di antaranya Iqbal Irsyad, Dadang Rachmat dan Herwan Pebriansyah.

Selain kasus mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, diskusi FWK ini juga menyoroti perkembangan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Terutama pada implementasi di lapangan yang cukup banyak temuan masalah terutama yang terkait “good governance”.

“Tata kelola yang lemah di lapangan, ini rawan korupsi,”ujar Pimred Mitrapol.com, Dadang Rachmat sambil menyebut laporan wartawan yang bertugas di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi.

Buka Ruang Kritik

Tanggal 12 Juli lalu, Presiden Prabowo menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 yang mengusung tema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya”.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut program KDMP menunjukkan kemajuan signifikan. Sebanyak 83.000 badan hukum akte dari KDMP dinyatakan sudah selesai.

Selanjutnya, sebanyak 15.845 bangunan fisik, gudang, gerai dan alat kelengkapannya 100 persen selesai. Saat ini, tambah Ferry, masih ada 19.539 unit sedang dibangun.

M Nasir, mantan wartawan Kompas menghimbau pemerintah, Polri dan Kejagung membuka ruang kritik untuk masyarakat dan pers dalam mengawal pelaksanaan pembangunan KDMP dan MBG maupun penanganan kasus-kasus korupsi.

Herry Sinamarata, Koordinator Bidang Ekonomi FWK menambahkan perlunya menghidupkan “newsroom”, ruang redaksi media massa, terutama dalam menyuarakan kepentingan publik. Kebebasan pers diperlukan dalam membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui kritik-kritik yang konstruktif.