KPK Usul Parpol Diberi Dana Besar dari APBN untuk Cegah Korupsi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fitroh Rohcahyanto, menyatakan bahwa KPK usul parpol diberi dana besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai strategi untuk mencegah korupsi di Indonesia. Menurutnya, pendanaan yang layak bagi partai politik merupakan langkah konkret agar tidak ada lagi ketergantungan terhadap sponsor atau pemodal gelap.

“KPK adalah memberikan rekomendasi pendanaan terhadap partai politik. Agar partai politik itu dibiayai dari APBN,” ujar Fitroh, Jumat (16/5/2025).

Urgensi KPK Usul Parpol Diberi Dana Besar

Alasan utama KPK usul parpol diberi dana besar adalah karena sistem politik di Indonesia membutuhkan biaya yang sangat tinggi, terutama dalam kontestasi politik seperti pilkada maupun pemilihan legislatif. Menurut Fitroh, calon kepala daerah bahkan presiden harus mengeluarkan modal besar untuk dapat bersaing.

Hal ini mendorong para calon pejabat mencari dukungan dana dari pihak ketiga atau pemodal. Setelah menjabat, timbal balik dalam bentuk proyek atau kemudahan akses kerap terjadi dan berujung pada praktik korupsi.

Risiko Politik Uang dan Praktik Korupsi

Dalam penjelasannya, Fitroh menekankan bahwa KPK usul parpol diberi dana besar karena melihat korelasi kuat antara biaya politik yang mahal dan praktik korupsi. Ia menyebut, banyak kasus korupsi berawal dari proses pencalonan pejabat publik yang membutuhkan dukungan dana besar.

“Ketika menduduki jabatan, para pejabat ini kerap memberi kemudahan kepada pemodal agar dapat mengerjakan proyek-proyek di kementerian, dinas, atau daerah,” jelasnya. Ini memperkuat alasan mengapa KPK usul parpol diberi dana besar menjadi sangat relevan untuk reformasi politik yang lebih bersih dan transparan.

Dukungan terhadap Transparansi Politik

Langkah KPK usul parpol diberi dana besar diharapkan mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat luas sebagai upaya memperkuat integritas partai politik. Dengan dana besar yang sah dari APBN, parpol diharapkan tidak lagi bergantung pada sumber dana ilegal yang rawan menimbulkan konflik kepentingan.

Dengan skema pendanaan yang transparan dan akuntabel, partai politik bisa lebih fokus pada pendidikan politik, pengkaderan, dan pembinaan terhadap anggota serta konstituen.

Sumber: Antaranews.com
Foto: gelora.co

Terus kunjungi website kita di AktualTangerang.com untuk lebih banyak lagi artikel seputar Tangerang Raya dan Nasional. Jangan lupa follow akun sosial media di Instagram dan Tiktok