Disnaker Tangsel mencatat sekitar 300 tenaga kerja asing bekerja sepanjang 2026. Mayoritas berasal dari Timur Tengah dan berprofesi sebagai guru.

Aktual Tangerang – Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan mencatat sekitar 300 tenaga kerja asing bekerja di wilayahnya sepanjang 2026. Mayoritas berasal dari negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Data tersebut mencakup tenaga kerja asing (TKA) di berbagai sektor. Jumlahnya dinilai relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan, Sabam Maringan, mengatakan jumlah tenaga kerja asing berkisar 300 orang.

“Kalau tenaga kerja asing, jumlahnya sekitar 300 orang,” kata Sabam usai penandatanganan nota kesepahaman dan pembukaan pelatihan kerja luar negeri, Senin (13/7/2026).

Sabam menjelaskan, sebagian besar tenaga kerja asing bekerja di sektor pendidikan. Mereka umumnya berprofesi sebagai tenaga pengajar.

“Mayoritas bekerja di sektor pendidikan sebagai guru,” ujarnya.

Menurut Sabam, jumlah tenaga kerja asing tidak mengalami perubahan signifikan. Angkanya hampir sama dengan tahun sebelumnya. “Tahun lalu juga kurang lebih sama,” katanya.

Ia menambahkan, sebagian besar tenaga kerja asing berasal dari kawasan Timur Tengah. Salah satu negara asalnya adalah Iran.

“Kebanyakan berasal dari Timur Tengah, seperti Iran,” ucap Sabam.

Selain pendidikan, terdapat tenaga kerja asing yang bekerja sebagai tenaga ahli. Mereka tersebar di sektor pertambangan dengan jumlah terbatas.

“Ada juga tenaga ahli di bidang pertambangan, tetapi jumlahnya tidak banyak,” jelasnya.

Sabam menegaskan, pemerintah daerah memiliki kewenangan terbatas dalam pengelolaan tenaga kerja asing. Disnaker hanya melakukan pencatatan perpanjangan izin penggunaan tenaga kerja asing.

“Di daerah, kami hanya melakukan pencatatan perpanjangan izin penggunaan tenaga kerja asing,” katanya.

Menurut Sabam, pengaturan tenaga kerja asing menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut berkaitan dengan hubungan antarnegara.

“Pengaturan lainnya menjadi kewenangan pemerintah pusat karena menyangkut hubungan antarnegara,” pungkas Sabam. (*)