Aktual Tangerang – Sebanyak 628 perusahaan di Provinsi Banten tercatat menunggak kewajiban pajak dengan total nilai mencapai Rp148 miliar.

Perusahaan penunggak pajak paling banyak berada di wilayah Tangerang. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten kini mengintensifkan penagihan terhadap perusahaan tersebut.

Kepala Bapenda Banten, Berly Rizki Natakusumah, mengatakan penagihan dilakukan secara langsung dengan mendatangi perusahaan yang memiliki catatan tunggakan.

“Door to door. Tapi kita lebih kepada perusahaan-perusahaan yang memang memiliki catatan tunggakan,” kata Berly saat diwawancarai awak media pada Selasa (10/11/2026).

Berly mengungkapkan, tunggakan tersebut mencakup sejumlah jenis pajak daerah. Di antaranya pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).

Menurutnya, 628 perusahaan yang tercatat menunggak pajak berasal dari berbagai sektor usaha.

“Berbagai macam perusahaan. Paling banyak di wilayah Tangerang,” ucap Berly.

Ia menegaskan, penagihan tersebut menjadi bagian dari upaya Bapenda Banten mengoptimalkan pendapatan daerah pada 2026.

Pasalnya, Pemerintah Provinsi Banten menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp9,7 triliun tahun ini. Sementara itu, realisasi pendapatan hingga saat ini baru mencapai 79,40 persen.

Berly mengakui capaian tersebut memang belum ideal. Namun, realisasi itu masih berada dalam tahap normal untuk pencapaian target tahunan.

“Untuk saat ini memang belum ideal tapi masih dalam tahap yang normal untuk pencapaian target pendapatan 2026. Persentase sampai dengan saat ini 79,40 persen,” ujarnya.

Ia menegaskan Bapenda Banten akan memaksimalkan seluruh potensi pendapatan. Langkah tersebut dilakukan agar target penerimaan tercapai 100 persen sesuai arahan Gubernur Banten.

Selain menagih tunggakan perusahaan, Bapenda juga melakukan pembinaan dan pengawasan. Upaya tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak.

Di sisi lain, Berly menyebut sektor pajak daerah masih menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Banten.

Penyumbang utamanya berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Namun, optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya terkait belum diberlakukannya kebijakan tarif pajak kendaraan listrik.

“Itu masih terkendala karena itu menjadi salah satu bagian yang loss potensi sebanyak Rp400 miliar,” pungkas Berly. (*)