Bapenda Banten mengungkap dua juta kendaraan menunggak pajak. Kondisi ini menekan fiskal dan berdampak pada APBD daerah.

Aktual Tangerang – Kepala Bapenda Provinsi Banten, Berly Rizki Natakusumah, mengungkap persoalan serius penerimaan daerah Pemerintah Provinsi Banten.

Ia menyebut sekitar dua juta kendaraan bermotor di Banten tercatat menunggak pajak. Kondisi tersebut dinilai berdampak besar terhadap kemampuan fiskal daerah.

“Sekitar dua juta kendaraan belum membayar pajak,” kata Berly dalam Seminar Nasional Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kota Serang.

Menurutnya, pajak kendaraan masih menjadi tulang punggung pendapatan daerah Provinsi Banten. Penurunan kepatuhan masyarakat langsung memengaruhi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pendapatan Banten masih sangat bergantung pada pajak kendaraan bermotor,” ujarnya.

Berly mengungkapkan, pendapatan daerah Banten menurun hingga sekitar Rp1 triliun dalam beberapa tahun terakhir.

Penurunan tersebut salah satunya disebabkan rendahnya realisasi pajak kendaraan bermotor.

“Potensi pajak yang hilang akibat tunggakan ini sangat besar, bahkan bisa triliunan rupiah,” jelasnya.

Selain itu, Berly menyoroti ketimpangan penerimaan Pajak Penghasilan Badan antara pusat dan daerah. Ia menilai pajak PPh Badan masih terpusat di kantor pusat perusahaan yang mayoritas berada di Jakarta.

“Industri beroperasi di Banten, tetapi PPh Badan justru masuk ke Jakarta,” tegas Berly.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak mencerminkan keadilan fiskal bagi daerah industri.

“Daerah operasional seharusnya mendapat manfaat pajak karena menanggung dampak sosial dan lingkungan,” katanya.

Berly mendorong evaluasi kebijakan fiskal nasional agar daerah penyangga industri tidak terus dirugikan.

Ia berharap momentum HPN 2026 mendorong perhatian pemerintah pusat terhadap keadilan fiskal daerah.

“Pers berperan penting mengawal isu ini agar kebijakan fiskal lebih adil,” pungkas Berly. ***