Warga Perumahan Ayodya mengadu ke DPRD Kota Tangerang terkait dugaan pemutusan air bersih dan polemik IPL.

Aktual Tangerang – Warga Perumahan Ayodya mengadukan dugaan pemutusan air bersih kepada DPRD Kota Tangerang.

Pengaduan disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP), Jumat (12/6).

Warga yang tergabung dalam RW 08 menilai tindakan manajemen merugikan penghuni.

Ketua RW 08, Haridoyo, mengatakan persoalan tersebut bukan masalah baru. Menurutnya, dugaan pemutusan air telah berulang sejak 2020.

“Ini sudah terjadi lama dan berulang sejak 2020,” kata Haridoyo usai RDP.

Ia menjelaskan, persoalan mulai terungkap setelah forum RT dan RW terbentuk pada 2025.

“Setelah ada forum RT/RW, warga mulai mengetahui berbagai persoalan yang sebelumnya tidak terungkap,” ujarnya.

Haridoyo menyebut warga selama ini tetap memenuhi kewajiban pembayaran. Namun, sejumlah keluhan muncul setelah komunikasi antarwarga semakin intensif. Salah satunya terkait tarif air yang dinilai tidak seragam.

Menurutnya, ada warga yang membayar tagihan hingga jutaan rupiah.

“Setelah warga saling berkomunikasi, diketahui ada yang membayar hingga Rp3 juta,” katanya.

Ia menilai penetapan tarif dilakukan tanpa melibatkan warga. Selain itu, warga mempertanyakan komponen dalam Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL).

Haridoyo menyoroti pengenaan PPN dalam tagihan IPL. “Warga mempertanyakan dasar pengenaan PPN pada IPL,” ujarnya.

Ia berharap seluruh persoalan dapat dibuka secara transparan.

Di tengah polemik tersebut, muncul perkumpulan warga lain yang didukung manajemen. Meski demikian, Haridoyo tidak mempermasalahkan keberadaan organisasi tersebut.

“Kalau ada warga membentuk perkumpulan, itu hak setiap warga negara,” katanya.

Warga berharap DPRD membantu menyelesaikan konflik dengan manajemen perumahan. Mereka juga meminta tidak ada lagi pemutusan layanan air bersih.

Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Junadi, mengatakan pihaknya telah dua kali menggelar RDP. Namun, manajemen Perumahan Ayodya belum memenuhi undangan DPRD.

“Sudah dua kali kami mengundang manajemen, tetapi belum hadir,” kata Junadi.

Menurutnya, kehadiran manajemen penting untuk membahas persoalan secara menyeluruh.

Junadi menjelaskan sumber air berasal dari PDAM Tirta Benteng. Namun, distribusi air di kawasan perumahan dikelola manajemen. Kondisi itu membuat warga bergantung pada pengelola kawasan.

Dalam RDP, DPRD meminta keterangan dari berbagai pihak terkait. Mereka berasal dari warga, PDAM, pemerintah kecamatan, hingga biro hukum.

“Dari hasil pembahasan, masih ada ketergantungan warga terhadap manajemen,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang Agus Al Anshory menilai konflik bermula dari IPL. Menurutnya, warga meminta penjelasan terkait komponen pajak dalam tagihan. Namun, dokumen yang diminta tidak diberikan kepada warga.

“Warga meminta faktur pajak, tetapi tidak diberikan pengembang,” kata Agus.

Kondisi tersebut memicu kekecewaan sebagian penghuni. Sebagian warga kemudian menolak membayar IPL.

Agus mengatakan langkah itu direspons dengan penghentian layanan air bersih.

Ia menjelaskan pengembang bekerja sama dengan PDAM sejak 2020. Kerja sama tersebut dilakukan karena pengembang tidak memiliki instalasi pengolahan air.

Meski begitu, DPRD akan terus mendalami seluruh keluhan warga. Pembahasan mencakup pengelolaan fasilitas lingkungan dan aspek perizinan. “Kami akan menjadwalkan RDP berikutnya,” ujar Agus.

Jika manajemen kembali tidak hadir, DPRD mempertimbangkan inspeksi mendadak.

Hingga RDP berakhir, manajemen Perumahan Ayodya belum memberikan keterangan resmi.

DPRD berencana kembali memanggil manajemen untuk meminta penjelasan. (*)