Warga mempertanyakan kajian daya dukung lokasi pembangunan SMPN 25 Tangsel, termasuk lalu lintas, fasilitas, parkir, dan lingkungan.

Aktual Tangerang – Rencana pembangunan SMPN 25 Kota Tangerang Selatan dipertanyakan warga karena daya dukung lokasinya dinilai belum jelas.

Warga meminta pemerintah memastikan lahan dan lingkungan sekitar mampu menampung aktivitas sekolah berkapasitas hingga 1.000 siswa.

Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah kajian lalu lintas atau Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

Warga mempertanyakan pengaturan kendaraan siswa, orang tua, guru, serta tenaga kependidikan saat sekolah beroperasi.

Dwi Jatmiko, warga setempat, menilai kajian tidak cukup hanya memperhitungkan kapasitas dan bentuk bangunan.

Menurutnya, kondisi lingkungan sekitar juga perlu menjadi pertimbangan utama sebelum pembangunan sekolah dilakukan.

“Kalau misalnya kendaraan banyak, berpapasan itu bahaya. Apalagi kalau lebih masif kendaraannya, pasti jadi crowded,” ujar Dwi di Ciputat, Rabu (2/8/2026).

Selain lalu lintas, warga menyoroti fasilitas pendukung yang akan tersedia di kompleks SMPN 25. Fasilitas tersebut meliputi area drop-off, kantong parkir, ruang berkumpul, dan ruang terbuka untuk siswa.

Dwi menilai kapasitas sekolah tidak semestinya hanya dihitung berdasarkan jumlah ruang kelas. Kebutuhan siswa selama berada di lingkungan sekolah juga perlu menjadi bagian dari kajian.

“Kalau dari segi siswa ini 2.500 itu tidak nyaman sama sekali. Jadi cuma wajib ajar-mengajar saja, untuk yang lain-lain sebagai siswa itu enggak ada,” ujarnya.

Warga juga mempertanyakan kemampuan lahan menyediakan area bermain dan lapangan olahraga bagi siswa.

Ruang berkumpul serta fasilitas aktivitas lainnya dinilai penting untuk mendukung kegiatan siswa di luar kelas.

Warga lainnya, Koko, menilai sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat kegiatan belajar-mengajar.

Menurutnya, siswa membutuhkan ruang untuk beristirahat, beraktivitas, dan melakukan kegiatan di luar kelas.

“Apa iya dengan 1.000 siswa cuma bermain-main di dalam itu dengan luas 2.500?” ujar Koko.

Kekhawatiran warga juga mencakup kantin dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Mereka mempertanyakan kemampuan fasilitas tersebut melayani seluruh pengguna sekolah tanpa menimbulkan kepadatan.

Jumlah pengguna kompleks sekolah juga diperkirakan melampaui jumlah siswa. Warga menyebut sekitar 70 guru dan karyawan nantinya dapat beraktivitas di lokasi tersebut. Kondisi tersebut membuat jumlah orang di kompleks sekolah berpotensi melebihi 1.000 orang.

Koko menilai akses keluar-masuk, parkir, pengantaran siswa, dan pengelolaan sampah perlu dikaji menyeluruh.

“Jangan langsung mendirikan gedung, tapi ini belum apa, spek-spek jalannya belum dibicarakan juga,” ujar Koko.

Sementara itu, Dwi mempertanyakan kepastian skema pengaturan lalu lintas ketika sekolah mulai beroperasi.

Warga mengaku sempat mendengar rencana penerapan satu arah dan kerja sama dengan Dinas Perhubungan. Namun, mereka meminta rencana tersebut dituangkan dalam skema yang jelas dan dapat diterapkan.

“Kalau satu arah, apakah mereka mau mengatur satu arah selamanya? Apakah akan dijaga? Kalau enggak ada aturan dari mereka khusus di jalan ini untuk itu,” ujar Dwi.

Dwi meminta pemerintah membuka hasil kajian yang menjadi dasar pembangunan SMPN 25 Tangsel. Kajian tersebut termasuk analisis lalu lintas dan aspek lingkungan di sekitar lokasi pembangunan.

Warga juga ingin mengetahui waktu pelaksanaan kajian, penyusun kajian, serta kesimpulan yang dihasilkan.

Dwi menegaskan keberatan warga bukan berarti menolak pembangunan sekolah tersebut. Menurutnya, pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi lapangan dan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

“Kalau masalah bangun sekolah, asal sesuai ketentuan-ketentuan, tanahnya sesuai, luasnya, jalannya sesuai, masyarakatnya setuju, itu kan suatu aspek-aspek yang memerlukan kajian khusus,” ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, Disdikbud Tangsel belum memberikan tanggapan mengenai pertanyaan warga tersebut. (*)