Pemprov Banten memperluas program sekolah swasta gratis untuk menjamin akses pendidikan bagi pelajar di seluruh wilayah Banten.

Aktual Tangerang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus mematangkan program sekolah swasta gratis bagi masyarakat.

Program tersebut disiapkan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak usia sekolah di Banten.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan program itu menjadi solusi kebutuhan sekolah lanjutan.

Menurutnya, pembangunan sekolah negeri baru membutuhkan waktu yang tidak singkat. Karena itu, kerja sama dengan sekolah swasta dinilai menjadi solusi cepat bagi masyarakat.

“Program ini menjadi alternatif utama memenuhi kebutuhan sekolah bagi anak usia didik,” kata Andra Soni, Selasa (26/5/2026).

Ia menyebutkan, program sekolah gratis kini mencakup 801 sekolah di seluruh Banten.

Pemprov Banten juga akan terus mengevaluasi pelaksanaan program tersebut. Evaluasi dilakukan melalui pembaruan nota kesepahaman (MoU) dengan sekolah swasta.

“Kami ingin memastikan hak pendidikan anak-anak di Banten tetap terpenuhi,” ujarnya.

Andra mengatakan, program tersebut diharapkan membantu orang tua yang kesulitan memperoleh sekolah negeri.

Pemerintah juga menyiapkan evaluasi terhadap kualitas pelaksanaan program sekolah gratis. Evaluasi difokuskan pada tiga aspek utama dalam dunia pendidikan.

Ketiga aspek tersebut meliputi kesejahteraan guru, sarana sekolah, dan kepatuhan aturan. Selain itu, sasaran program tahun kedua diperluas untuk siswa kelas 10 dan 11.

Program itu juga menyediakan kuota 10 ribu siswa Madrasah Aliyah se-Banten. Kuota tersebut akan ditingkatkan secara bertahap pada tahun berikutnya.

Andra Soni meminta masyarakat tidak khawatir jika anaknya tidak diterima di sekolah negeri. Menurutnya, sekolah swasta yang bekerja sama kini dapat diakses secara gratis.

“Sekolah swasta pilihan kini sudah digratiskan oleh Pemprov Banten,” katanya.

Ia menegaskan sekolah peserta program dilarang memungut biaya tambahan kepada siswa. Larangan itu mencakup biaya pendaftaran, SPP, uang pangkal, hingga uang ujian.

Sekolah juga dilarang menarik biaya pengambilan rapor dan semesteran. Pemprov Banten telah meminta Dinas Pendidikan memperketat pengawasan di lapangan.

Posko pengaduan juga dibuka bagi masyarakat yang menemukan dugaan pungutan liar.

“Kita perketat pengawasannya dan pelanggaran akan dikenakan sanksi,” tegas Andra. (*)