Dugaan mark up harga roti dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Serang viral. Wagub Banten meminta aparat segera mengusut kasus tersebut.

Aktual Tangerang – Dugaan mark up harga bahan makanan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian publik.

Isu tersebut mencuat setelah beredar unggahan viral di media sosial yang menyebut adanya penggelembungan harga roti.

Dalam narasi yang beredar, kasus itu diduga terjadi di salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Serang, Banten.

Namun, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Serang membantah adanya praktik mark up dalam pelaksanaan program MBG.

Kasus itu bermula dari unggahan seorang pengguna Threads yang mengaku sebagai pemasok roti untuk SPPG.

Ia mengklaim menjual roti dengan harga Rp1.500 per buah sesuai kesepakatan transaksi. Namun, pihak SPPG disebut meminta nota pembelian dengan harga berbeda.

“Diminta bikin nota harga Rp3.000, padahal harga aslinya Rp1.500 per buah,” tulis akun tersebut.

Unggahan itu kemudian menyebar luas dan memicu respons beragam dari masyarakat. Warganet mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran dalam program MBG.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah meminta dugaan tersebut segera diperiksa.

“Saya minta diusut lah, periksa. Sekarang kan di atas, BGN sedang diperiksa,” ujar Dimyati di Kota Serang, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, pemeriksaan harus dilakukan secara cepat dan menyeluruh. Langkah itu penting agar setiap pelanggaran dapat segera diperbaiki.

“Kepala BGN pusat, Prof Dadan sedang diperiksa bersama Pak Sony juga,” katanya.

Dimyati menilai pemeriksaan tidak cukup dilakukan di tingkat pusat. Pemeriksaan juga perlu menyasar satuan pelaksana program di daerah.

“Mungkin nanti semua SPPG akan dilakukan uji forensik,” ujarnya.

Ia meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti jika ditemukan pelanggaran.

“Saya minta nanti Kejati Banten atau turunannya Kajari periksa hal-hal yang tidak sesuai di SPPG,” kata Dimyati.

Menurut dia, percepatan pemeriksaan diperlukan untuk memperbaiki tata kelola program. “Harus cepat, supaya ada perbaikan,” tegasnya.

Dimyati berharap proses pemeriksaan dapat menjaga kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis.

Program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat. (*)