Wali Kota Tangerang Sachrudin berkomitmen menyelaraskan program daerah dengan kebijakan Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan.

Aktual Tangerang – Pemerintah Kota Tangerang menegaskan komitmennya menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan, pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum memperkuat semangat kemerdekaan di era modern.

Menurutnya, semangat tersebut diwujudkan melalui kebijakan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Tentunya kita terus berusaha untuk menyelaraskan program Presiden Prabowo, untuk bisa langsung menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat,” ujar Sachrudin, Jumat (14/8/2026).

Sachrudin mengatakan sejumlah program prioritas pemerintah pusat perlu mendapat dukungan pemerintah daerah. Program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat.

Menurutnya, kedua program tersebut diharapkan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Kemerdekaan masa kini diwujudkan bagaimana kami bisa melanjutkan perjuangan para pahlawan bangsa di masa sekarang yaitu lewat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

“Banyak hal yang kita dengarkan dari Pak Presiden, kaitannya dengan MBG, kemudian Sekolah Rakyat yang begitu besar perannya menekan angka putus sekolah,” paparnya.

Sachrudin menegaskan Pemkot Tangerang akan terus menyelaraskan program daerah dengan kebijakan Presiden Prabowo. Langkah tersebut dilakukan agar kebijakan pembangunan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Inti pesan Bapak Presiden RI adalah tidak boleh ada masyarakat yang tidak makan, kemudian tidak boleh ada anak yang tidak sekolah, karena Pak Presiden sudah mendirikan sekolah-sekolah rakyat dan MBG,” terangnya.

DPRD Dorong Regulasi Mendukung Pembangunan

Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang Andri Septiawan Permana turut menyoroti pentingnya pidato kenegaraan HUT ke-81 RI. Menurutnya, momentum tersebut dapat memperkuat semangat Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Ia menilai pemerintah daerah memiliki peran penting dalam merespons arah kebijakan nasional.

Respons tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan program dan regulasi yang mendukung percepatan pembangunan.

Andri menekankan pentingnya pengelolaan APBD yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Program yang disusun harus tepat sasaran dan sesuai kebutuhan penerima manfaat.

”Pentingnya penguatan jaring pengaman sosial melalui berbagai program yang dijalankan perangkat daerah,” kata dia.

“Sementara dalam bidang kesehatan, Kota Tangerang telah memiliki capaian yang cukup baik melalui program jaminan kesehatan,” sambungnya.

Menurut Andri, pemerintah daerah perlu menyusun kerangka kerja yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

Evaluasi regulasi juga diperlukan jika terdapat aturan yang berpotensi menghambat ekonomi dan pembangunan daerah.

“Yang paling penting adalah upaya sama-sama merapikan regulasi yang selama ini menghambat proses percepatan ekonomi dan pertumbuhan pembangunan di daerah,” jelasnya. (*)