KPK merilis SPI 2025 dan menempatkan Pandeglang, Tangerang, serta Serang dalam kategori rentan korupsi berdasarkan skor integritas daerah.

Aktual Tangerang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025. Hasilnya, Pemkab dan Pemkot Tangerang masuk dalam kategori rentan korupsi.

Daerah lainnya adalah Kabupaten Pandeglang, Pemkab dan Pemkot Serang. KPK menyebut skor integritas daerah-daerah ini berada di level rendah.

Kategori rentan muncul karena indikator integritas belum terpenuhi. KPK menegaskan perlunya perbaikan sistem oleh pemerintah daerah.

Berikut penjelasan secara detail hasil SPI KPKK Tahun 2025:

Kabupaten Pandeglang

Kabupaten Pandeglang meraih skor 70,52. Skor itu menempatkan Pandeglang pada kategori rentan korupsi. Rinciannya:

• Integritas dan Pelaksanaan Tugas 70,26
• Pengelolaann Anggaran 77,25
• Pengelolaan PBJ 83,03
• Pengelolaan SDM 67,13
• Perdagangan Pengaruh 69,83
• Sosialisasi Antikorupsi 57,67
• Transparansi 78,78

Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang meraih skor 71,70. Nilai itu juga masuk kategori rentan korupsi.

• Integritas dan Pelaksanaan Tugas 80,00
• Pengelolaan Anggaran 84,82
• Pengelolaan PBJ 90,00
• Pengelolaan SDM 76,86
• Perdagangan Pengaruh 75,62
• Sosialisasi Antikorupsi 67,95
• Transparansi 87,37

Kota Tangerang

Kota Tangerang meraih skor 71,45. Nilai itu membuat Kota Tangerang masuk kategori rentan korupsi.

• Integritas dan Pelaksanaan Tugas 73,64
• Pengelolaan Anggaran 83,62
• Pengelolaan PBJ 86,29
• Pengelolaan SDM mencapai 73,01
• Perdagangan Pengaruh 73,84
• Sosialisasi Antikorupsi 65,44
• Transparansi 84,84

Kota Serang

Kota Serang memperoleh skor 70,44. Nilai itu menempatkannya pada kategori rentan korupsi.

• Indikator dan Pelaksanaan Tugas 71,76
• Pengelolaan Anggaran di 79,17
• Pengelolaan PBJ 81,69
• Pengelolaan SDM 69,73
• Perdagangan Pengaruh 70,72
• Sosialisasi Antikorupsi 64,34
• Transparansi 81,38

Kabupaten Serang

Kabupaten Serang meraih skor 72,32. Nilai itu juga berada dalam kategori rentan.

• Indikator dan Pelaksanaan Tugas 73,58
• Pengelolaan Anggaran 81,14
• Pengelolaan PBJ 86,22
• Pengelolaan SDM 73,11
• Perdagangan Pengaruh 73,83
• Sosialisasi Antikorupsi 64,14
• Transparansi 83,64.