Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie berencana mengembangkan sekolah informal berbasis homeschooling untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

Aktual Tangerang – Pemerintah Kota Tangerang Selatan berencana mengembangkan sekolah informal berbasis homeschooling.

Program itu ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu.

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan pemerintah terus mencari solusi pendidikan yang lebih inklusif.

Saat ini, Pemkot Tangsel telah menyalurkan bantuan pendidikan kepada sekitar 5.000 siswa. Bantuan tersebut diberikan melalui program beasiswa dan dukungan pendidikan di SMP swasta.

“Ke depan saya ingin mengembangkan homeschooling atau sekolah informal yang bisa diakses masyarakat membutuhkan,” kata Benyamin.

Benyamin mengungkapkan itu saat menghadiri peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Islamic Center Baiturrahmi, BSD, Serpong.

Menurut Benyamin, sekolah informal dapat diselenggarakan di lingkungan masyarakat. Lokasinya tidak harus berada dalam kompleks sekolah formal.

Konsep tersebut memungkinkan pembelajaran berlangsung lebih dekat dengan warga.

“Sekolahnya bisa berada di lingkungan RT, tetapi resmi dan peserta didiknya tetap mendapatkan ijazah,” ujarnya.

Ia menegaskan program itu diprioritaskan bagi keluarga kurang mampu.

Benyamin menjelaskan homeschooling menawarkan sistem belajar yang lebih fleksibel. Pembelajaran dapat dilakukan dalam kelompok kecil.

Jumlah peserta didik berkisar tiga hingga lima orang dalam satu kelompok. “Homeschooling tidak harus terikat ruang kelas formal sehingga pembelajaran lebih efektif,” katanya.

Menurutnya, gagasan itu sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Tangsel.

Pemerintah daerah juga mendorong model pembelajaran berbasis komunitas. Benyamin mencontohkan konsep serupa telah diterapkan pada program sekolah lansia.

“Istri saya sudah memulai kegiatan sekolah untuk lansia,” tuturnya.

Ia menilai pendekatan berbasis komunitas berpeluang dikembangkan lebih luas.

Meski demikian, program tersebut masih memerlukan sejumlah persiapan. Pemerintah harus menyiapkan tenaga pendidik yang memadai.

Selain itu, sistem pembelajaran dan regulasi pendukung juga perlu disusun.

“Kami harus menyiapkan guru, sistem pembelajaran, serta regulasinya terlebih dahulu,” kata Benyamin.

Ia berharap program itu mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Dengan demikian, lebih banyak warga dapat memperoleh pendidikan yang layak. (*)