Panitia nobar film dokumenter Pesta Babi di Ciputat mengaku menerima pesan anonim usai flyer acara disebarluaskan.

Aktual Tangerang – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Ciputat menggelar nonton bareng film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.

Acara nobar digelar berkat kerja sama dengan Fascho Institut, Sabtu (16/5/2026) malam. Lokasinya di pelataran Asrama IMM Ciputat, Tangerang Selatan.

Selain peralatan pemutaran film, seperti proyektor, layar, dan perangkat audio, terpasang spanduk putih di samping layar.

Spanduk itu bertuliskan “Kepala Babi” dengan cat semprot warna hitam. Tulisan tersebut menjadi perhatian sebagian pengunjung yang hadir di lokasi nobar.

Pemutaran film ini menjadi sorotan publik karena adanya pelarangan di sejumlah daerah.

Panitia mengaku sempat menerima pesan anonim. Pesan itu diterima setelah flyer kegiatan disebarluaskan kepada publik.

Koordinator Fascho Institut, Ivansyah Hafif, mengatakan pesan masuk berasal dari nomor tak dikenal.

“Begitu flyer disebarkan, kami sempat dihubungi beberapa orang anonim,” kata Ivansyah.

Meski menerima pesan anonim, panitia mengaku tidak mendapat intervensi langsung. “Sampai film selesai diputar, tidak ada pelarangan,” ujarnya.

Salah satu penonton, Eja, mengaku tertarik memahami isu Papua melalui film tersebut.

“Saya ingin memahami kerusakan yang terjadi di Papua,” kata Eja.

Ia juga mengetahui adanya pembubaran nobar di sejumlah daerah. Namun, hal itu tidak membuatnya khawatir menghadiri pemutaran film di Ciputat.

“Kami sempat memprediksi kemungkinan itu, tetapi sampai film berakhir aman kok,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah tidak melarang pemutaran film tersebut.

Menurut Yusril, pembatalan nobar di beberapa kampus terjadi karena alasan administratif.

“Di kampus lain, pemutaran film tetap berjalan tanpa hambatan,” ujar Yusril, Kamis (14/5/2026).

Ia menilai tidak ada instruksi pemerintah pusat terkait pembubaran nobar film dokumenter tersebut.

“Pembubaran bukan arahan pemerintah ataupun aparat penegak hukum,” katanya. ***