Komisi IV DPRD Kota Tangerang mendorong percepatan penguatan infrastruktur banjir, termasuk normalisasi sungai dan pemanfaatan SIPANTAU.

Aktual Tangerang – Pemkot Tangerang didorong mempercepat penguatan infrastruktur pengendali banjir.

Dorongan itu muncul sebagai langkah mitigasi menghadapi cuaca ekstrem yang kian tidak menentu.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Supiani, meminta program penanganan banjir lebih terarah. Ia menilai bahwa setiap program harus memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Supiani menegaskan pentingnya normalisasi sungai dilakukan secara konsisten.

Ia juga menyoroti pembenahan drainase serta pembebasan lahan di kawasan DAS Kali Angke.

Menurutnya, pekerjaan tersebut menjadi fondasi penting untuk menekan risiko genangan.

“Penanganan banjir bukan hanya proyek fisik,” ujar Supiani.

Ia menekankan bahwa setiap pekerjaan harus memenuhi standar teknis. “Hasilnya harus nyata dan dirasakan warga,” kata Supiani.

Supiani mencontohkan langkah yang kini berjalan. Salah satunya, normalisasi Kali Songsit di Kelurahan Jurumudi Baru. Program itu berada di wilayah Kecamatan Benda.

Ia juga menyebut peningkatan kapasitas saluran lingkungan sebagai langkah penting.

Seluruh pekerjaan itu, kata dia, membutuhkan pengawasan ketat. Ia ingin manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat.

Selain infrastruktur, Supiani menilai teknologi sangat dibutuhkan.

Ia menyoroti penggunaan sistem pemantauan tinggi muka air secara real time. Sistem itu dikenal dengan nama SIPANTAU.

Menurutnya, SIPANTAU memberi manfaat besar sebagai alat peringatan dini.

Namun, ia menilai sosialisasi SIPANTAU belum maksimal. “Warga harus mudah mengakses informasi kondisi sungai,” ujarnya. “Hal itu sangat penting saat potensi luapan meningkat,” sambung Supiani.

Ia juga menekankan kesiapsiagaan infrastruktur pendukung. Supiani menyebut tanggul, pintu air, dan pompa air harus berfungsi baik.

Selain itu, penerangan jalan umum juga harus dijaga agar tetap optimal. Lebih jauh, Supiani menilai mitigasi banjir perlu kerja bersama.

Kota Tangerang berbagi aliran sungai dengan wilayah sekitar. Karena itu, koordinasi lintas daerah dianggap sangat diperlukan.

“Pengendalian banjir tidak bisa dilakukan sendiri,” tegasnya.

Ia menyebut perlunya kolaborasi hulu dan hilir yang terpadu.

Komisi IV memastikan DPRD akan mengawal kebijakan terkait banjir. Mereka juga memantau anggaran dan pelaksanaan setiap program. Tujuannya agar langkah pemerintah tetap efektif dan transparan.

Komisi IV ingin masyarakat Kota Tangerang mendapat perlindungan optimal.