Protes Free Papua di PBB Muncul dalam Forum Masyarakat Adat Dunia

Isu Papua kembali menjadi sorotan internasional setelah munculnya protes Free Papua di PBB yang dilakukan oleh sekelompok WNI dalam forum United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) di New York. Aksi tersebut terekam dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial sejak 24 April 2025.

Mereka mengangkat poster bertuliskan “Free Aceh, Free Maluku, dan Free Papua” sembari mengenakan pakaian adat. Aksi itu berlangsung sebelum pembukaan resmi sidang UNPFII ke-24, yang digelar sejak 21 April hingga 2 Mei 2025.

Kronologi Aksi di Forum UNPFII PBB

Menurut informasi yang beredar:

• Kelompok WNI tersebut duduk di ruang sidang UNPFII, mengangkat tulisan berbau separatisme.
• Petugas keamanan mendatangi mereka dan menarik poster sembari memberikan teguran.
• Salah satu peserta menyatakan bahwa teguran muncul setelah mereka dilaporkan oleh staf militer Perwakilan Tetap RI di PBB, Paulus Panjaitan.
• Mereka mengklaim memiliki hak bicara di forum PBB karena bukan forum DPR RI.

Aksi ini sontak menjadi viral dan memicu berbagai tanggapan, baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional.

Respons Pemerintah Indonesia terhadap Protes Free Papua di PBB

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) dengan tegas mengecam tindakan tersebut. Dalam pernyataan resmi, Juru Bicara Kemlu Roy Soemirat menyebut aksi itu sebagai:

“Bentuk penyalahgunaan forum internasional dan pencarian sensasi pribadi.”

Roy menegaskan bahwa forum UNPFII memang terbuka bagi NGO dan perwakilan masyarakat adat, namun tetap berada dalam kerangka kerja sama negara-negara anggota PBB. Kehadiran kelompok tersebut sebagai organisasi non-pemerintah tidak serta-merta memberi hak untuk menyuarakan tuntutan yang mencederai prinsip kedaulatan negara.

Apa Itu UNPFII dan Mengapa Aksi Ini Menjadi Isu Besar?

United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) adalah forum resmi PBB yang membahas isu-isu masyarakat adat global, termasuk hak atas tanah, budaya, hingga partisipasi politik. Forum ini menjadi ruang dialog antara negara, NGO, dan komunitas adat.

Namun, aksi sepihak seperti protes Free Papua di PBB dinilai mengganggu jalannya diskusi dan melanggar etika diplomasi. Pemerintah menilai tindakan ini bukan bagian dari upaya memperjuangkan hak, melainkan manuver politik tanpa legitimasi.

Dampak dan Potensi Implikasi Diplomatik

Munculnya isu Free Papua di PBB kerap dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mendapatkan panggung internasional. Namun menurut pengamat diplomasi, selama aksi tersebut tidak didukung negara anggota PBB secara resmi, maka implikasi hukumnya terhadap Indonesia relatif minim.

Meskipun begitu, Indonesia tetap harus waspada karena isu ini dapat:

• Mempengaruhi persepsi internasional.
• Dimanfaatkan oleh aktor politik luar negeri untuk tekanan diplomatik.
• Menciptakan tantangan dalam menjaga stabilitas nasional.

Kesimpulan

Protes Free Papua di PBB menjadi pengingat bahwa isu separatisme masih rawan digunakan di forum internasional. Pemerintah Indonesia telah bersikap tegas, namun penguatan diplomasi publik dan komunikasi strategis tetap diperlukan agar posisi Indonesia tidak terpojok oleh narasi yang menyesatkan.

Sumber foto: Papua Pos

Yuk, baca lebih banyak informasi inspiratif dan aktual lainnya hanya di website Aktual Tangerang dan follow kami di Instagram dan Tiktok.