BPS mencatat kemiskinan di Kabupaten Tangerang turun menjadi 6,42 persen pada 2025. Namun, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi sekitar 265 ribu jiwa.

Aktual Tangerang – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang mencatat persentase kemiskinan menurun sepanjang 2025. Namun, jumlah penduduk miskin secara absolut justru mengalami kenaikan.

Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan mencapai 6,42 persen pada 2025. Angka tersebut turun dari 6,55 persen pada 2024 atau berkurang 0,13 poin persentase.

Meski demikian, jumlah penduduk miskin meningkat seiring pertumbuhan penduduk Kabupaten Tangerang.

Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Tangerang, Masayu Norma Yunita Sari, mengatakan data tersebut diperoleh melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Menurutnya, survei itu digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan makro di suatu daerah.

Masayu menjelaskan, garis kemiskinan Kabupaten Tangerang pada 2025 sebesar Rp655.324 per kapita per bulan.

Penduduk dengan pengeluaran di bawah angka tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin.

“Sifatnya biasanya lebih ke penentuan garis kemiskinan dulu. Penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tersebut baru dikategorikan sebagai penduduk miskin,” ujar Masayu, Rabu (5/8/2026).

BPS mencatat sekitar 265 ribu penduduk miskin di Kabupaten Tangerang pada 2025. Sementara itu, jumlah penduduk miskin pada 2024 berada di kisaran 264 ribu jiwa.

“Penurunannya lebih ke persentase. Kalau secara jumlah (absolut), ada kenaikan karena jumlah total penduduk di Kabupaten Tangerang juga terus meningkat,” jelasnya.

Masayu menegaskan, pengukuran kemiskinan tidak hanya berdasarkan besaran pendapatan masyarakat. BPS juga memperhitungkan kondisi tempat tinggal, pola konsumsi, dan kepemilikan aset rumah tangga.

Ia menambahkan, data kemiskinan BPS merupakan estimasi makro berbasis sampel. Karena itu, data tersebut tidak dapat mengidentifikasi nama maupun alamat setiap penduduk miskin.

“Misalnya dari Pemda atau Dinsos mereka meminta data ‘6 persen ini di mana saja’ agar bantuan bisa langsung turun tepat sasaran. Namun karena ini survei makro berdasarkan sampel, kami tidak memiliki data individu per wilayah desa atau kecamatan,” tuturnya.

Masayu mengatakan, BPS mengambil sampel sekitar 170 Satuan Lingkungan Setempat atau 1.700 rumah tangga. Sampel tersebut tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Tangerang.

Wilayah berpenduduk besar, seperti Pasar Kemis, Rajeg, dan Cikupa, memperoleh porsi sampel lebih banyak.

Menurutnya, proses finalisasi seluruh indikator kemiskinan dilakukan oleh BPS Pusat.

“Proses pengolahan akhir dan perhitungan indikator kemiskinan, termasuk indeks kedalaman kemiskinan (P₀), nantinya akan difinalisasi dan dikeluarkan oleh BPS Pusat,” pungkasnya. (*)