Pemkot Tangsel menilai persoalan sampah dipicu perilaku warga dan PKL, selain keterbatasan TPA Cipeucang.

Aktual Tangerang – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) menilai persoalan sampah tidak hanya disebabkan keterbatasan daya tampung TPA Cipeucang.

Pemkot menyebut perilaku masyarakat turut memperparah persoalan sampah di wilayah Tangsel.

Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan menilai masyarakat belum sepenuhnya teredukasi soal pengelolaan sampah.

“Perilaku masyarakat kita memang belum terdidik membuang sampah pada tempatnya,” kata Pilar, Selasa (13/1/2026).

Ia juga menyoroti perilaku pedagang kaki lima (PKL) yang kerap membuang sampah sembarangan.

“Pedagang bakso, sayur, hingga ketoprak jumlahnya sangat banyak,” ujar Pilar. “Mereka masih membuang sampah secara sporadis di pinggir jalan,” lanjutnya.

Sebagai kota strategis, Tangsel diapit Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Dengan hampir 1,5 juta penduduk, Tangsel menghasilkan lebih dari 1.000 ton sampah per hari.

Data Pemkot mencatat produksi sampah mencapai 1.029,26 ton per hari. Komposisi sampah terdiri dari 50 persen organik dan 50 persen anorganik.

TPA Cipeucang telah beroperasi sejak Tangsel berdiri pada 2008. Seiring pertumbuhan penduduk, TPA Cipeucang kini mengalami kelebihan kapasitas.

Pilar menyebut persoalan serupa juga terjadi di kota lain di Indonesia. “Bandung, Depok, dan kota lain sedang menghadapi masalah sampah,” ujarnya.

Ia mengungkapkan pada 2025 sempat terjadi longsoran sampah di TPA Cipeucang. Kondisi diperparah dengan banjir yang merendam permukiman dekat TPA.

Saat ini, Pemkot Tangsel tengah melakukan evaluasi dan perbaikan TPA Cipeucang. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi curah hujan tinggi dan risiko longsor.

Pilar mengingatkan tragedi longsor sampah pernah menimbulkan korban jiwa di daerah lain.

Perbaikan TPA membuat operasional Cipeucang sempat dihentikan sementara. Akibatnya, sampah tidak terangkut di sejumlah titik dalam beberapa pekan terakhir.

Sebagai solusi jangka pendek, Pemkot Tangsel menggandeng pemerintah daerah lain. Pemkot bekerja sama dengan Kota Serang membuang 40 ton sampah per hari. Sampah tersebut dikirim ke TPA Cilowong. Selain itu, 200 ton sampah per hari dikirim ke TPA Cileungsi, Bogor.

Untuk jangka menengah, Pemkot menyiapkan pembangunan fasilitas MRF. MRF ditargetkan beroperasi pada Agustus atau September 2026.

Sedangka, untuk solusi jangka panjang, Tangsel menyiapkan proyek waste to energy (WTE).

“Ini solusi permanen karena residu pembakaran sampah sangat sedikit,” kata Pilar.

Ia menyebut Perpres 109 Tahun 2025 menjadi dasar kebijakan baru pengelolaan sampah nasional.

Tangsel termasuk kota yang ditugaskan membangun instalasi pengolahan sampah menjadi energi. Namun, Proyek WtE sempat terhenti akibat pandemi Covid-19. Pemkot kembali memulai proyek tersebut pada 2022. Pemenang lelang proyek ditetapkan pada April 2025. Namun Perpres 35 Tahun 2018 dicabut dan diganti Perpres 109 Tahun 2025.

Pemkot Tangsel kini menyesuaikan proyek WtE sesuai regulasi terbaru. Koordinasi dilakukan dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kejaksaan.

“Kami minta pendampingan hukum agar tidak ada persoalan di kemudian hari,” ujar Pilar.

Ia berharap transisi kebijakan berjalan lancar tanpa merugikan pihak manapun.