Lahan Sampah jadi Ladang Korupsi Kepala DLH Tangsel

Korupsi Kepala DLH Tangsel menjadi sorotan publik setelah Kejaksaan Tinggi Banten menetapkan Wahyunoto Lukman sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan.

Siapa Wahyunoto Lukman?

Wahyunoto Lukman merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan. Dalam kapasitasnya, ia bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan, termasuk proyek-proyek pengangkutan dan pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

Namun, jabatan penting tersebut justru disalahgunakan. Wahyunoto kini diduga terlibat dalam pengaturan proyek pengelolaan sampah yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.

Kronologi Dugaan Korupsi

Kejaksaan Tinggi Banten menyatakan bahwa Wahyunoto Lukman diduga telah mempersiapkan proses pengadaan proyek pengangkutan dan pengelolaan sampah agar dimenangkan oleh PT EPP, sebuah perusahaan yang ternyata memiliki koneksi mencurigakan.

Lebih parah lagi, Wahyunoto disebut melakukan persekongkolan dengan SYM, Direktur PT APP, untuk mengubah klasifikasi usaha perusahaan demi memenuhi syarat lelang proyek. Proyek yang dimenangkan PT EPP memiliki total nilai sebesar Rp 75,9 miliar, terdiri dari:

• Jasa pengangkutan sampah: Rp 50,7 miliar
• Jasa pengelolaan sampah: Rp 25,2 miliar

Namun, menurut hasil penyelidikan, pengelolaan sampah tidak benar-benar dilakukan oleh PT EPP.

Status Hukum dan Penahanan

Kepala DLH Tangsel Wahyunoto Lukman kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenai Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Tipikor serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ia akan menjalani penahanan selama 20 hari di Rutan Kelas II B Pandeglang sejak 15 April 2025.

Dampak Korupsi Proyek Sampah

Kasus korupsi Kepala DLH Tangsel ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan terhadap proyek layanan publik, apalagi yang menyangkut pengelolaan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Proyek sampah bukan hanya soal kebersihan, tapi juga menyangkut anggaran besar yang harusnya dimanfaatkan untuk kepentingan warga.

Kasus korupsi Kepala DLH Tangsel menjadi pengingat bahwa transparansi dan integritas dalam birokrasi adalah hal mutlak. Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi harus terus dilakukan, terutama pada sektor-sektor yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

sumber foto:Biro Emoke - Shutterstock.com