Kabupaten Tangerang fokus menangani isu sampah yang belum sepenuhnya terangkut ke TPA Jatiwaringin

Aktual Tangerang – Sampah di Kabupaten Tangerang hanya terangkut 60 persen. Sisanya 40 persen menjadi tantangan bagi masyarakat dan juga Pemerintah Daerah.

Hal ini diungkapkan Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Sampah se-Provinsi Banten di Aula Pendopo Gubernur Banten, Jumat (12/9/2025).

Bupati Maesyal Rasyid menunjukkan data Kabupaten Tangerang menghasilkan timbunan sampah sekitar 2.500 hingga 2.700 ton per hari. Baru sekitar 60 persen sampah yang bisa diangkut ke TPA karena keterbatasan sarana dan prasarana.

Banyaknya timbunan sampah juga dipengaruhi salah satunya adalah mindset masyarakat yang buang sampah sembarangan.

“Sisa sampah yang belum tertangani dan pola pikir serta kebiasaan masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah,” ujarnya.

Selain itu, Bupati juga menyoroti kondisi TPA Jatiwaringin yang mendapat perhatian dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Raja Juli Antoni.

Lahan TPA Jatiwaringin hanya tersisa 5 hektare dari total 33 hektare. Selebihnya sudah terisi dengan pengelolaan metode open dumping.

Menteri Raja Juli Antoni meminta segera dilakukan penataan dengan metode sanitasi landfill.

Bupati menyatakan pihaknya telah mengalokasikan dana sebesar Rp 15 miliar untuk pembangunan tersebut.

Baca Juga:

• Bupati Tangerang Blak-Blakan Soal Kondisi TPA Jatiwaringin
• DLH Tangerang Bongkar 25 TPS Liar di Jalur Protokol

“Kami sudah mengalokasikan dana sebesar Rp 15 miliar melalui anggaran BTT, termasuk untuk pembangunan akses jalan masuk dan penerapan metode sanitary landfill. Saat ini sudah ada perbaikan, di antaranya pemadatan sampah, pengelolaan kolam lindi, serta pembangunan akses jalan,” ungkap Bupati Maesyal Rasyid.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah berupaya maksimal dengan mengangkut sampah berulang kali dalam sehari. Akan tetapi jumlahnya tetap tidak tertangani sepenuhnya.

Situasi itu yang membuat Pemkab Tangerang melakukan penjajakan kerja sama dengan program pengolahan sampah berbasis energi agar dapat menjadi solusi jangka panjang.

Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menyusun kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

“Permasalahan sampah ini menjadi isu strategis di Banten,” ujar Andra Soni.

Sekretaris Utama KLHK, Rosa Vivin, mengingatkan bahwa target nasional pengelolaan sampah adalah 100 persen pada tahun 2029. Saat ini, Provinsi Banten baru mampu mengelola sekitar 13,4% dari total timbunan sampah harian.

“Karena itu, pemerintah daerah harus segera melakukan perbaikan TPA dengan menghentikan praktik open dumping dan menerapkan sanitary landfill, serta mengembangkan fasilitas pendukung seperti RDF, bank sampah, dan pengolahan berbasis teknologi ramah lingkungan,” jelasnya.

Dia berharap melalui rapat koordinasi pengelolaan sampah tersebut bisa memperkuat komitmen dan kerja sama seluruh kabupaten/kota di Banten dalam mengatasi persoalan sampah yang semakin kompleks, sekaligus mendukung terwujudnya lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.