Aktual Tangerang – DPRD Kabupaten Tangerang mengusulkan perusahaan di kawasan industri menyediakan kuota khusus bagi tenaga kerja lokal.
Usulan ini bertujuan agar masyarakat Kabupaten Tangerang tidak hanya menjadi penonton di tengah pesatnya pertumbuhan industri di daerahnya sendiri.
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhamad Amud mengatakan, pengangguran masih menjadi tantangan serius bagi daerah yang dikenal sebagai kota seribu industri tersebut.
Ironisnya, keberadaan ratusan perusahaan belum sepenuhnya menjamin masyarakat setempat memperoleh kesempatan kerja.
Karena itu, DPRD mengusulkan agar perusahaan di kawasan industri mengalokasikan persentase tertentu untuk menyerap tenaga kerja lokal.
Usulan tersebut telah disampaikan kepada Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI yang membahas kawasan industri.
“Kita minta dimasukkan di dalam draft Panja tentang kawasan industri itu agar ya sekian persen itu industri yang di Kabupaten Tangerang itu bisa menyerap tenaga kerja lokal, diatur,” kata Amud, Rabu (11/11/2026).
Meski demikian, Amud belum menyebutkan persentase khusus yang diusulkan untuk penyerapan tenaga kerja lokal.
DPRD menginginkan sebanyak mungkin warga Kabupaten Tangerang memperoleh kesempatan bekerja di perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.
Amud menilai kebijakan tersebut tetap harus memperhatikan prinsip kesetaraan. Kebijakan itu juga tidak boleh mendiskriminasi pencari kerja dari daerah lain.
“Jangan sampai masyarakat Kabupaten Tangerang jadi penonton. Kenapa? Iya kan, daerahnya daerah industri, tetapi tidak bisa masuk ke pasar kerja yang riil di daerah sendiri, gitu kan, malah dari luar daerah misalkan yang diterima,” ujarnya.
Selain mendorong kuota tenaga kerja lokal, DPRD meminta pemerintah daerah memperkuat penyiapan sumber daya manusia.
Salah satu langkahnya melalui penambahan Balai Latihan Kerja (BLK). Program pelatihan perlu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan di kawasan industri.
Pelatihan tersebut diharapkan membekali pencari kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. Terutama pada sektor produksi dan industri.
“Kita sesuaikan tadi dengan pasar tenaga kerja di industri yang ada di Kabupaten Tangerang. Kita sesuaikan, mereka butuh apa? Keahlian apa yang mereka bisa pakai? Ya kita siapkan di BLK tersebut,” jelasnya.
Amud menambahkan, komunikasi pemerintah daerah dengan perusahaan juga perlu dilakukan secara rutin. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan bursa kerja (job fair) yang selama ini digelar setiap tahun.
Namun, kegiatan tersebut perlu diikuti kepastian kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.
“Ya itu memang selalu dilakukan setiap tahun untuk menyerap, tapi juga akan sama ya yang daftarnya juga dari mana-mana. Tapi paling tidak, ada kuota yang jelas untuk masyarakat di Kabupaten Tangerang,” katanya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tangerang pada 2025 tercatat sebesar 5,94 persen. Angka tersebut turun dibandingkan 2024 yang mencapai 6,06 persen.
Meski mengalami penurunan, persoalan penyerapan tenaga kerja masih menjadi perhatian pemerintah daerah.
Amud berharap usulan kuota tenaga kerja lokal dapat menjadi bagian dari kebijakan pengembangan kawasan industri.
Dengan demikian, pertumbuhan industri tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi. Namun, juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui terbukanya lapangan pekerjaan. (*)










Leave a Reply