Pembangunan SMPN 25 Tangsel di Bukit Nusa Indah ditolak warga. Pemkot membuka ruang dialog untuk membahas kajian dan dampaknya.

Aktual Tangerang – Rencana pembangunan SMPN 25 Tangerang Selatan di Bukit Nusa Indah, Serua, Ciputat, masih menuai penolakan warga.

Penolakan tersebut bahkan membuat proses pengerjaan pembangunan sekolah negeri itu tersendat.

Warga meminta Pemkot Tangsel membuka informasi mengenai rencana pembangunan tersebut secara menyeluruh.

Informasi itu mencakup kajian teknis, akses sekolah, lalu lintas, keselamatan, lingkungan, dan dampaknya terhadap permukiman.

Warga menilai pembangunan sekolah negeri tidak cukup hanya berdasarkan kesesuaian lahan dengan aturan tata ruang.

Persoalan tersebut juga menyangkut transparansi, keselamatan, lingkungan, akses publik, serta hubungan pemerintah dengan masyarakat.

Untuk meredakan polemik, ruang dialog antara Pemkot dan warga kembali dibuka. Pertemuan bersama rencananya digelar pada Sabtu (29/8).

Pertemuan tersebut akan membahas sejumlah persoalan yang selama ini dinilai belum mendapatkan penjelasan secara utuh.

Ketua RW 16 Bukit Nusa Indah, Hendy Wahyono, meminta Pemkot Tangsel hadir langsung dalam pertemuan tersebut.

Ia berharap pemerintah mendengarkan langsung berbagai keberatan dan kekhawatiran masyarakat.

“Silakan datang dan temui warga, dengarkan apa yang menjadi kekhawatiran dan keberatan masyarakat,” ujar Hendy, Kamis (27/08/26).

Menurut Hendy, masyarakat tidak mempersoalkan kebutuhan terhadap fasilitas pendidikan di wilayah tersebut. Namun, warga mempertanyakan dampak pembangunan sekolah terhadap kawasan permukiman yang telah dihuni masyarakat.

“Kalau memang ini untuk kepentingan publik, mari kita bicarakan secara terbuka. Jangan sampai pembangunan sekolah justru menimbulkan persoalan baru karena komunikasi dengan warga tidak berjalan,” tegasnya.

Pemkot Tangsel Siapkan Empat OPD

Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan Bambang Noertjahjo mengatakan pembahasan pembangunan SMPN 25 sudah dilakukan.

Menurut Bambang, pembahasan tersebut melibatkan pihak-pihak terkait sebelum polemik berkembang.

“Sebetulnya pembahasan sudah dilakukan, hanya terjadi dinamika,” kata Bambang terpisah.

Pemkot Tangsel juga membuka kemungkinan mempertemukan kembali pemerintah dengan masyarakat.

Jika pertemuan disepakati, empat organisasi perangkat daerah (OPD) akan dilibatkan dalam mediasi tersebut. Keempat OPD itu terdiri atas DCKTR, Dindikbud, BKAD, serta Disperkimta Kota Tangsel.

“Jika sudah disepakati akan ada pertemuan, tentunya akan dihadiri perwakilan dari dinas-dinas tersebut,” ujarnya.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi warga untuk mendapatkan penjelasan terkait rencana pembangunan.

Warga dapat meminta penjelasan mengenai status lahan dan perencanaan bangunan sekolah. Selain itu, aspek tata ruang, aset daerah, serta dampak pembangunan terhadap permukiman juga dapat dibahas.

Lokasi SMPN 25 Tangsel Disebut Sesuai RTRW

Sebelumnya, DCKTR Kota Tangsel memastikan lokasi pembangunan SMPN 25 sesuai dengan RTRW. Lokasi tersebut berada dalam zona SPU atau Sarana Pelayanan Umum.

Kepala Bidang Tata Ruang DCKTR Kota Tangsel Yulia Rahmawati menyampaikan kepastian tersebut.

“Peruntukan sesuai yaitu zona SPU (Sarana Pelayanan Umum),” kata Yulia.

Meski demikian, warga masih meminta penjelasan lebih menyeluruh mengenai berbagai aspek pembangunan.

Dialog pada 29 Agustus mendatang diharapkan dapat mempertemukan kepentingan pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah diharapkan menjelaskan seluruh kajian secara terbuka sebelum pembangunan SMPN 25 berlanjut. (*)