Bupati Tangerang Mochamad Maesyal Rasyid meminta pengelola dapur MBG meningkatkan kualitas menu, gizi, higienitas, dan distribusi makanan.

Aktual Tangerang – Bupati Tangerang Mochamad Maesyal Rasyid meminta pengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meningkatkan kualitas makanan. Permintaan itu disampaikan usai menerima aspirasi relawan SPPG, mitra, dan pemasok program, Senin (29/6/2026).

Pertemuan berlangsung setelah Bupati Tangerang menerima perwakilan relawan SPPG di Kantor Bupati Tangerang. Relawan menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan Program MBG.

Maesyal menegaskan, keberhasilan program tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Menurutnya, mitra dan relawan juga memegang peran penting dalam pelaksanaan program.

“Program MBG boleh diusulkan untuk terus dilanjutkan. Namun, tanggung jawabnya harus dipikul bersama,” kata Maesyal.

Ia meminta seluruh pengelola dapur MBG memperhatikan kualitas makanan yang disajikan. Aspek gizi, kebersihan, dan mutu pangan harus menjadi prioritas.

“Menu, gizi, higienitas, dan kualitas makanan harus terus diperbaiki. Itu menjadi tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Maesyal juga menyoroti pentingnya ketepatan distribusi makanan kepada penerima manfaat. Menurutnya, seluruh mekanisme pelaksanaan harus dijalankan sesuai standar.

“Jangan hanya menjalankan program, tetapi mengabaikan kualitas makanan dan distribusinya,” tegasnya.

Ia berharap standar pelayanan yang baik dapat mencegah berbagai persoalan di lapangan. Risiko keracunan maupun keterlambatan distribusi harus diantisipasi sejak awal.

“Kalau semuanya optimal, mudah-mudahan tidak terjadi keracunan, keterlambatan, maupun pengurangan porsi gizi,” katanya.

Maesyal memastikan pemerintah daerah siap mendukung keberlanjutan program MBG. Dukungan diberikan apabila seluruh mitra memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Ia juga berjanji membawa aspirasi relawan kepada pemerintah pusat. “Insya Allah, aspirasi ini akan saya sampaikan kepada pemerintah pusat,” ucap Maesyal.

Ia mengingatkan pelaksanaan program MBG harus memenuhi aspek teknis dan administratif.

Legalitas setiap mitra juga harus dipastikan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jangan hanya melihat program berjalan, tetapi abaikan syarat teknis, administrasi, dan legalitas,” pungkasnya. (*)