Pemkot Tangsel menyiapkan Rp140 miliar untuk pembebasan lahan proyek PSEL. Proses kini memasuki tahap sosialisasi sebelum penilaian appraisal independen.

Aktual Tangerang – Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyiapkan Rp140 miliar untuk pembebasan lahan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL). Saat ini, proses pengadaan lahan memasuki tahap sosialisasi kepada masyarakat setelah penetapan lokasi diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, sosialisasi menjadi tahapan awal sebelum penilaian aset dilakukan tim appraisal independen.

“Sekarang sudah sampai tahap sosialisasi kepada masyarakat. Karena penetapan lokasinya sudah oleh Kementerian LH. Kita sudah lakukan sosialisasi,” kata Benyamin, Kamis (23/7/2026).

Menurut Benyamin, hasil penilaian appraisal akan menjadi dasar penetapan besaran ganti rugi tanah dan bangunan milik warga.

“Pentingnya sosialisasi ini akan menjadi pedoman bagi tim appraisal yang kita tunjuk, dari tim appraisal independen untuk menentukan harga tanah per meternya berapa, bangunannya berapa, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Sebelum appraisal bekerja, Pemkot Tangsel akan menggelar musyawarah dengan masyarakat. Musyawarah itu difasilitasi Dinas Lingkungan Hidup bersama tim appraisal independen.

“Dan mungkin nanti saya minta kepada Dinas LH untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan tim appraisal yang akan ditunjuk nanti,” ucapnya.

Benyamin memastikan belum ada pembahasan mengenai besaran ganti rugi. Nilai pembayaran masih menunggu hasil penilaian appraisal independen.

Ia menargetkan proses pembebasan lahan selesai tahun ini. Penyelesaian tersebut menjadi bagian dari kesiapan pembangunan PSEL di Tangerang Selatan.

“Belum. Tahun ini tapi harus diselesaikan untuk membuktikan, menambah kesiapan kita untuk PSEL di Tangerang Selatan. Insyaallah tidak ada masalah karena alokasi anggarannya sudah kita siapkan di APBD murni sudah tersedia, tinggal teknisnya saja,” tutur Benyamin.

Benyamin menegaskan pemerintah tidak menentukan harga tanah secara sepihak. Penetapan nilai mengikuti hasil kajian profesional tim appraisal independen.

“Nanti itu akan ditentukan tim appraisal. Jadi patokannya bisa NJOP, harga pasar, itu nanti ada rumusnya yang dimiliki oleh tim appraisal independen,” jelasnya.

Pemkot Tangsel telah mengalokasikan Rp140 miliar dalam APBD murni untuk mendukung pembebasan lahan. Anggaran tersebut diperkirakan mencukupi kebutuhan pengadaan lahan.

Namun, pemerintah membuka peluang menambah anggaran apabila hasil appraisal melebihi proyeksi awal.

“Ada Rp140 miliar sudah kita siapkan, insyaallah cukup. Kalau belum cukup, saya minta Pak Sekda tambah lagi di perubahan. Misalnya khawatir ada inflasi, pengaruh harga BBM, dan sebagainya, ada parameter-parameter yang harus diperhitungkan oleh tim appraisal sehingga harga tanahnya naik dari perkiraan kita, ya itu enggak apa-apa, enggak masalah. Sepanjang appraisal menentukan itu akan kita lakukan,” ujarnya.

Saat ini, Pemkot Tangsel masih membutuhkan sekitar 2,4 hektare lahan untuk pembangunan PSEL. Pemerintah juga telah memiliki lahan seluas 2,2 hektare untuk penyimpanan fly ash dan bottom ash (FABA).

“Luas total kurang lebih 2,4 hektare yang masih kita butuhkan. Tapi kita sudah punya juga 2,2 hektare untuk menempatkan, menyimpan FABA-nya. Sudah ada 2,2 hektare,” tutup Benyamin. (*)