Minggu, 22 November 2026 - 00:20 WIB
Minggu, 22 November 2026 - 00:20 WIB

Polemik Badak Jawa, Isu Tambang Ujung Kulon Mencuat

Adi Subchan - 19 November 2026

Kementerian ESDM menjelaskan status WUP perairan Ujung Kulon. Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon dipastikan bukan wilayah pertambangan. (FOTO: Instagram Kementerian ESDM)
Kementerian ESDM menjelaskan status WUP perairan Ujung Kulon. Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon dipastikan bukan wilayah pertambangan. (FOTO: Instagram Kementerian ESDM)

Aktual Tangerang – Kementerian ESDM akhirnya buka suara soal Ujung Kulon. Klarifikasi ini menyangkut kabar penetapan wilayah pertambangan. Isu tersebut mencuat di tengah polemik pemindahan Badak Jawa. Satwa ikonik Banten itu diwacanakan dipindahkan ke Alas Purwo. Lokasinya berada di Jawa Timur.

Wacana pemindahan tersebut mendapat penolakan berbagai pihak. Sejumlah tokoh Banten turut menyuarakan keberatan. Masyarakat setempat juga menolak rencana pemindahan tersebut.

Di tengah polemik itu, muncul isu pertambangan. Perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) disebut masuk WUP. Kabar tersebut kemudian mendapat penjelasan resmi pemerintah.

Melalui siaran pers bernomor 060.Pers/04/SJI/2026, Kementerian ESDM memberikan klarifikasi pada 17 November 2026.

Kementerian ESDM menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon bukan wilayah pertambangan. Penjelasan tersebut merujuk Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026. Keputusan itu mengatur Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Namun, terdapat sebagian perairan laut sekitar kawasan tersebut. Wilayah perairan itu masuk dalam penetapan WUP. Proses pengusulannya ternyata telah berlangsung sejak 2013.

Baca Juga :  Tersangka Pembubaran Ibadah GKPI Rajeg Tak Ditahan

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan kronologinya. Pada 2013, Pemprov Banten mengusulkan sejumlah wilayah pertambangan. Usulan tersebut mencakup WUP di perairan laut Banten.

Namun, usulan wilayah perairan itu sempat dikecualikan. Pengecualian tersebut tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.

Pemprov Banten kemudian kembali mengusulkan wilayah tersebut. Pengajuan dilakukan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Banten. Surat tersebut bernomor 540/763-Distamben/2015.

Surat itu diterbitkan pada 16 November 2015. Usulan tersebut membuat sebagian perairan sekitar TNUK masuk WUP.

Penetapan itu kemudian tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017. Keputusan tersebut mengatur Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.

Penetapan kembali dilakukan melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022. Keputusan tersebut mengatur Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 kembali mengatur penetapan tersebut. Sejumlah ketentuan juga diperbaiki berdasarkan usulan Pemprov Banten.

“Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri,” ujar Dwi Anggia di Jakarta, Selasa (17/11).

Baca Juga :  Rumah Dewan Pakar PKS Cilegon Dirampok? Bocah 9 Tahun Tewas

Menurut ESDM, sebagian perairan memiliki potensi mineral pembawa. Informasi tersebut berdasarkan data dan kajian geologi. Potensi itu memenuhi kriteria teknis penetapan WUP.

Meski demikian, Anggia menegaskan perbedaan WUP dan izin tambang. Penetapan WUP bukan berarti kegiatan pertambangan boleh dilakukan.

“Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan,” jelasnya.

Setiap penerbitan izin tambang wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan. Aturannya mengacu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Regulasi tersebut telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Persyaratan tersebut mencakup kesesuaian tata ruang. Pemegang izin juga wajib memenuhi persetujuan pemanfaatan ruang laut. Persetujuan lingkungan turut menjadi persyaratan wajib.

“Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon,” tegas Dwi Anggia.

Kementerian ESDM menyatakan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan. Pengelolaan mineral dan batubara harus sesuai ketentuan hukum. Perlindungan kawasan konservasi juga menjadi perhatian pemerintah. (*)

Tag Terkait:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait

Terkini