Sebanyak 352.088 peserta JKN di Kota Tangerang ditanggung Pemkot dengan anggaran Rp163 miliar. Cakupan UHC mencapai 100,45 persen.

Aktual Tangerang – Sebanyak 352.088 peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Tangerang ditanggung Pemerintah Kota Tangerang. Data tersebut tercatat hingga 31 Agustus 2026.

Pemkot Tangerang mengalokasikan anggaran Rp163 miliar untuk membiayai kepesertaan JKN sepanjang 2026.

Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang.

“Pemkot telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp163 miliar selama tahun 2026 untuk membiayai kepesertaan JKN dengan sumber anggaran dari APBD,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Dini Anggraeni, Rabu (16/9/2026).

Sementara itu, cakupan Universal Health Coverage (UHC) Kota Tangerang mencapai 100,45 persen hingga 1 September 2026. Capaian tersebut berada di atas cakupan UHC Provinsi Banten sebesar 98,84 persen.

Dini mengatakan, UHC menjadi salah satu indikator penting perlindungan kesehatan masyarakat. Indikator tersebut menunjukkan cakupan penduduk yang memiliki akses terhadap program jaminan kesehatan.

“Pemerintah daerah terus melakukan penguatan kepesertaan agar warga tidak menghadapi kendala dalam memperoleh jaminan kesehatan ketika membutuhkan pelayanan,” katanya.

Cakupan UHC Tangerang Meningkat

Cakupan UHC Kota Tangerang menunjukkan peningkatan dibandingkan akhir 2025.

Pada 1 Desember 2025, cakupan UHC Kota Tangerang tercatat sebesar 99,86 persen. Angka tersebut kemudian meningkat hingga menembus 100 persen pada September 2026.

Di sisi lain, cakupan kepesertaan aktif JKN Kota Tangerang mencapai 87,30 persen. Angka tersebut tercatat hingga 1 September 2026.

Cakupan kepesertaan aktif JKN Kota Tangerang berada di atas Provinsi Banten. Kepesertaan aktif JKN Provinsi Banten tercatat sebesar 79,81 persen.

Pemkot Tangerang menyebut capaian UHC lebih dari 100 persen sebagai upaya memperluas perlindungan kesehatan.

“Pemerintah daerah akan terus memperkuat kepesertaan JKN sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara optimal,” katanya. (*)