Minggu, 22 November 2026 - 00:29 WIB
Minggu, 22 November 2026 - 00:29 WIB

Anggota DPRD Diduga Aniaya Rekannya di Bandara Soetta

Adi Subchan - 24 October 2026

FOTO: iStockphoto/Ilustrasi
FOTO: iStockphoto/Ilustrasi

Aktual Tangerang – Polresta Bandara Soekarno-Hatta masih mendalami dugaan penganiayaan terhadap anggota DPRD Kota Pekanbaru berinisial F. Terlapor berinisial Z juga merupakan anggota DPRD Kota Pekanbaru.

Penyidik telah memeriksa saksi, mengecek rekaman CCTV, dan meminta keterangan pelapor. Namun, klarifikasi terhadap Z masih menunggu tindak lanjut permohonan izin kepada Pemerintah Provinsi Riau.

Kasat Reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Muhammad Esha, menegaskan penanganan perkara dilakukan secara profesional. Ia memastikan proses hukum berjalan tanpa dipengaruhi kepentingan politik.

“Dalam menyelidiki kasus ini, penyidik mengedepankan profesionalisme,” ujar Esha kepada wartawan, Jumat (23/10/2026).

Esha menjelaskan, penyidik telah mengajukan permohonan izin tertulis kepada Gubernur Riau. Permohonan tersebut diperlukan untuk meminta klarifikasi terhadap anggota DPRD yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Pelapor (F) datang untuk membuat laporan, ya kami tindak lanjuti. Kami menjalankan tugas sebagai penegak hukum dan tidak ada urusan dengan kepentingan politik,” jelasnya.

Menurut Esha, proses klarifikasi terhadap Z masih menunggu jawaban atas permohonan yang diajukan. Penyidik juga terus berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau.

Baca Juga :  Budi Arie Setiadi Terpilih Lagi Jadi Ketum Projo

Polisi telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kedua kepada pelapor. Surat tersebut memuat informasi mengenai permohonan izin untuk mengundang anggota DPRD terkait.

“Sekarang kami masih menunggu jawaban. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pengawasan penyidikan dan Biro Hukum Gubernur Riau,” ujarnya.

Dilaporkan Agustus 2026

Laporan dugaan penganiayaan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/81/VIII/2026/SPKT/Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta/Polda Metro Jaya. Laporan itu diterima pada 10 Agustus 2026.

Perkara tersebut ditangani berdasarkan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 ayat (1) dan/atau Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi pada Sabtu (8/8) sekitar pukul 10.00 WIB. Lokasinya berada di Terminal 3 Domestik Bandara Soekarno-Hatta.

Saat itu, F dan Z berada di bandara untuk kembali ke Pekanbaru. Mereka sebelumnya mengikuti kegiatan konsultasi di Kementerian Dalam Negeri bersama rombongan anggota DPRD Kota Pekanbaru.

Berdasarkan laporan polisi, Z disebut memanggil F untuk menghampirinya. F kemudian menyampaikan keberatan terhadap pernyataan yang disampaikan setelah kegiatan konsultasi tersebut.

Baca Juga :  Gunung Anak Krakatau Erupsi, Lima Bandara Ditutup Sementara

Dalam situasi itu, Z diduga mendorong F hingga hampir terjatuh dan mencekiknya. Dua anggota DPRD lainnya, Rois dan Victor Parulian, disebut sempat melerai kejadian tersebut.

F kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk diproses sesuai prosedur hukum.

Polisi Periksa Saksi dan Rekaman CCTV

Dalam penyelidikan, polisi telah meminta keterangan F dan sejumlah saksi. Penyidik juga memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian.

Selain itu, penyelidik mengantar pelapor ke Rumah Sakit Kabupaten Tangerang untuk menjalani pemeriksaan visum.

Sejumlah saksi yang telah dimintai keterangan meliputi GP, petugas CCTV, dan Arif Darmawan, petugas maskapai. Polisi juga memeriksa JSP dan WS, yang merupakan rekan pelapor.

Tahap berikutnya, penyidik berencana meminta klarifikasi dari Victor Parulian dan Rois. Keduanya disebut berada di lokasi dan melerai kejadian tersebut.

Polisi juga berencana meminta keterangan Z setelah proses perizinan yang diperlukan ditindaklanjuti.

Esha mengatakan penyidik masih melengkapi keterangan dan bukti untuk menuntaskan penanganan laporan tersebut.

Setelah proses klarifikasi selesai, polisi berencana menggelar perkara. Langkah itu bertujuan menentukan apakah kasus dapat ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

“Kami merencanakan gelar perkara untuk menentukan apakah status penanganan kasus dapat ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan setelah tahapan klarifikasi dilakukan,” ungkap Esha. (*)

Tag Terkait:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait

Terkini