Aktual Tangerang – DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan kembali memanggil PT Arfa Putra Soegama (APS). Pemanggilan dilakukan menyusul belum dipenuhinya tiga tuntutan warga Perumahan Serpong Lagoon.

Pemanggilan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis mendatang. Langkah ini merupakan tindak lanjut mediasi yang digelar pada Selasa (27/10/2026).

Ketua Komisi II DPRD Kota Tangsel, Ricky Yuanda Bastian, membenarkan rencana pemanggilan tersebut.

“Iya, akan kami lakukan pemanggilan pada hari Kamis, sudah dijadwalkan,” ujar Ricky, Minggu (8/11/2026).

Ricky menjelaskan, DPRD juga akan memanggil PT Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS) pada hari yang sama.

Namun, kedua pemanggilan tersebut memiliki agenda pembahasan berbeda.

Pertemuan dengan PT PITS akan membahas sejumlah hal terkait pengelolaan dan kerja sama ke depan.

Sementara itu, pertemuan dengan pengelola Water Treatment Plant (WTP) akan difokuskan pada persoalan yang diadukan warga.

Ricky mengatakan, pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut surat pengaduan masyarakat kepada DPRD Tangsel.

“Ini kami panggil terkait surat dari warga,” katanya.

Anggota Komisi II DPRD Tangsel, Badrusalam, juga menegaskan keberpihakan DPRD kepada masyarakat yang dirugikan.

“Prinsipnya, DPRD berpihak kepada masyarakat yang dirugikan atas apa yang terjadi di lingkungan sekitar,” tegasnya.

Menurut Badrusalam, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus menunjukkan itikad baik. Mereka juga diminta melakukan upaya penyelesaian secara nyata.

Karena itu, DPRD akan meminta penjelasan mengenai langkah konkret yang telah dan akan dilakukan.

“Para pihak yang dianggap bertanggung jawab harus bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi. DPRD mengagendakan perihal ini, dan mereka akan kami undang untuk menjelaskan upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan,” jelasnya.

Tiga Tuntutan Warga Belum Dipenuhi

Sementara itu, perwakilan warga Serpong Lagoon, Arnis Silvi, mengungkapkan tiga tuntutan utama dalam mediasi sebelumnya.

Tuntutan tersebut meliputi permintaan maaf secara tertulis, pembayaran ganti rugi, dan pembebasan tagihan air WTP.

Namun, hingga Minggu (8/11/2026), warga mengaku belum menerima pemenuhan satu pun tuntutan tersebut.

“Per hari ini tidak ada, Mas. Tiga tuntutan warga sama sekali tidak dipenuhi. Tidak ada permintaan maaf tertulis, tidak ada ganti rugi, dan tidak ada pembebasan tagihan air,” ujar Arnis.

Arnis mengaku geram karena tagihan air bulan ini masih diterbitkan. Tagihan tersebut bahkan masih mencantumkan biaya penggunaan air WTP.

“Tagihan bulan ini masih mencantumkan tagihan air,” katanya sembari menunjukkan bukti tangkapan layar penagihan.

Dalam bukti tersebut, tercantum total tagihan sebesar Rp693.876.

Warga Alamj Kerugian Rp539 Juta

Sebelumnya, warga menuntut penggantian biaya pengobatan rumah sakit. Mereka juga meminta penggantian berbagai pengeluaran akibat dampak yang dialami.

Total kerugian yang diajukan warga mencapai hampir Rp539 juta. Namun, nominal tersebut belum ditetapkan sebagai nilai kompensasi final.

Dalam mediasi sebelumnya, pihak pengelola menyatakan akan memverifikasi dokumen dan bukti pengeluaran warga.

Proses tersebut dilakukan untuk memastikan besaran kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Verifikasi mengacu pada kuitansi pembayaran dan dokumen pendukung lainnya. Biaya yang telah ditanggung BPJS atau asuransi tidak akan dibayarkan kembali.

Namun, setelah lebih dari sepekan berlalu, warga mengaku belum mendapatkan kepastian.

Kepastian tersebut berkaitan dengan pembayaran ganti rugi yang sebelumnya dijanjikan pihak pengelola. (*)