Fraksi PDIP DPRD Banten meminta dua raperda kelautan dan ketenagakerjaan segera dibahas bersama eksekutif.

Aktual Tangerang – Fraksi PDIP DPRD Provinsi Banten meminta dua raperda inisiatif DPRD segera dibahas.

Dua raperda tersebut menyangkut Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Anggota Fraksi PDIP DPRD Banten, Ida, menilai kedua raperda bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Kedua raperda ini menyangkut hajat hidup masyarakat, dari nelayan hingga tenaga kerja,” kata Ida, Selasa (6/1/2026).

Ia menilai pembahasan regulasi tersebut bersifat mendesak dan perlu dilakukan secara komprehensif.

Ida mengapresiasi tanggapan Gubernur Banten terhadap dua raperda inisiatif DPRD tersebut.

Menurutnya, masukan eksekutif penting untuk menyempurnakan substansi regulasi.

“Kami berterima kasih atas pandangan Gubernur Banten untuk penyempurnaan raperda,” ujarnya.

Terkait raperda kelautan, Ida menyebut Banten memiliki potensi laut yang besar. Namun, hingga kini belum ada perda khusus yang mengatur pengelolaan kelautan secara menyeluruh.

“Kita punya potensi besar, tetapi belum memiliki payung hukum daerah yang kuat,” kata Ida.

Ia menilai pengelolaan laut masih menghadapi berbagai persoalan. Masalah tersebut meliputi pemanfaatan belum optimal dan ancaman kerusakan ekosistem laut.

“Raperda ini diharapkan mencegah praktik destructive fishing yang merugikan nelayan,” tegasnya.

Ida menyebut raperda tersebut mendorong pengelolaan laut berkelanjutan dan berkeadilan. Tujuannya menjaga ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan nelayan Banten.

Sementara itu, Fraksi PDIP juga menyoroti raperda ketenagakerjaan. Ida menilai penyesuaian regulasi diperlukan seiring pertumbuhan industri dan UMKM di Banten.

“Regulasi ketenagakerjaan harus adaptif dengan perkembangan daerah,” ujarnya.

Ia berharap sektor ketenagakerjaan di Banten semakin berkualitas dan inklusif.

Ke depan, Fraksi PDIP mendorong pembahasan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

“Kami berharap raperda ini menghasilkan regulasi kuat dan dapat dilaksanakan efektif,” pungkas Ida.