Menjelang akhir tahun 2025, Banten meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, seperti tsunami. Pemerintah perketat pengawasan sungai dan update cuaca dari BMKG.

Aktual Tangerang – Provinsi Banten bersiaga menghadapi potensi bencana alam menjelang akhir tahun 2025. Peristiwa tsunami Selat Sunda 2018 masih menyisakan trauma mendalam bagi masyarakat.

Peristiwa banjir bandang di Kabupaten Lebak, Januari 2020, dan banjir di sejumlah wilayah Kota Serang, Maret 2021, juga membuat trauma.

Tak hanya menimbulkan kerugian materi, rentetan bencana tersebut juga menyebabkan korban luka dan jiwa, menjadikan kesiapsiagaan sebagai langkah penting yang kini terus ditingkatkan.

“Kita semua tentu berharap tidak ada bencana. Tapi dari pengalaman, seperti longsor, banjir bandang, bahkan tsunami pada 2018, kita belajar untuk selalu siap siaga,” kata Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki, Selasa (23/9/2025).

Untuk mengantisipasi potensi bencana, Pemprov Banten secara aktif meminta pembaruan informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Informasi tersebut kemudian disebarluaskan ke masyarakat melalui berbagai saluran media jika terjadi kondisi darurat.

Di sisi lain, pengawasan terhadap sungai-sungai besar yang berpotensi menyebabkan banjir juga diperketat.

Baca juga:

• Tanggapan Benyamin Davnie Soal Uang Konsumsi Rapat Rp60 Miliar

• Tangerang Diguyur Hujan Deras, Pemkot Siagakan Tim Pohon Tumbang

Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, dan Cidurian (BBWSC3) di bawah Kementerian PUPR bertugas memantau debit air sungai serta menyiapkan langkah-langkah mitigasi.

Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menghadapi potensi bencana, terutama yang berkaitan dengan kondisi sungai.

“Kami berkoordinasi dengan seluruh balai yang mengelola sungai di Banten. Kita sampai pada satu kesimpulan bahwa penanganan persoalan sungai harus dilakukan bersama-sama, karena bisa berpotensi menyebabkan banjir,” jelas Andra.

Pemeriksaan Peralatan dan Kesiapan Personel

Andra Soni mengaku dirinya juga telah memeriksa kesiapan peralatan dan personel dari berbagai instansi penanggulangan bencana. Pemeriksaan ini melibatkan tim gabungan dari BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Polri, TNI, Basarnas, hingga Satpol PP.

“Berdasarkan pengalaman sebelumnya, wilayah kita termasuk rawan bencana. Karena itu, persiapan seperti ini harus ditindaklanjuti, termasuk mengecek kondisi peralatan, apakah berfungsi dengan baik dan masih layak digunakan,” ujarnya.

Dengan kolaborasi lintas lembaga dan partisipasi aktif masyarakat, pemerintah Provinsi Banten berharap dapat meminimalkan dampak bencana serta memastikan respons cepat jika kondisi darurat terjadi.