Minggu, 22 November 2026 - 02:01 WIB
Minggu, 22 November 2026 - 02:01 WIB

Pemprov Banten Gandeng ICW, Pengadaan Barang dan Jasa Diawasi

Adi Subchan - 14 November 2026

Gubernur Banten Andra Soni menyatakan Pemprov Banten menggandeng ICW untuk memperkuat pengawasan pengadaan barang dan jasa melalui penyempurnaan SOP penanganan pengaduan masyarakat. (FOTO: Istimewa)
Gubernur Banten Andra Soni menyatakan Pemprov Banten menggandeng ICW untuk memperkuat pengawasan pengadaan barang dan jasa melalui penyempurnaan SOP penanganan pengaduan masyarakat. (FOTO: Istimewa)

Aktual Tangerang – Pemerintah Provinsi Banten menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk memperketat pengawasan pengadaan barang dan jasa.

Kolaborasi tersebut difokuskan pada penyempurnaan mekanisme pengaduan masyarakat terkait proses pengadaan barang dan jasa (barjas).

Pemprov Banten bersama ICW menyusun dan menyempurnakan standar operasional prosedur (SOP) penanganan pengaduan.

Langkah ini bertujuan memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti secara cepat, transparan, dan akuntabel.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, laporan masyarakat berperan penting dalam mencegah potensi penyimpangan pengadaan.

Menurutnya, pengaduan publik seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah, bukan dianggap sebagai hambatan pemerintahan.

“Saya ingin menegaskan bahwa aduan masyarakat bukan ancaman atau gangguan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Aduan adalah sumber informasi, bentuk partisipasi publik, sekaligus instrumen peringatan dini,” kata Andra Soni saat membuka Diskusi Replikasi Terarah SOP Penanganan Aduan Pengadaan Barjas Pemerintah di Aula Inspektorat Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (12/11/2026).

Baca Juga :  TPP ASN Tangsel Dinilai Pilih Kasih, Kok Bisa?

Andra meminta jajarannya tidak membiarkan laporan masyarakat berlarut-larut hingga menjadi temuan pemeriksaan.

Ia mengingatkan, keterlambatan penanganan pengaduan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah maupun persoalan hukum.

Karena itu, setiap laporan harus ditangani secara profesional dengan mengedepankan fakta dan bukti.

Penanganan tersebut diharapkan memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat, aparatur, dan pelaku usaha.

Berikan Lima Arahan Penguatan Pengawasan

Andra menegaskan, penguatan sistem pengaduan menjadi bagian dari visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi. Salah satu penerapannya melalui pengadaan barang dan jasa yang transparan, kompetitif, efisien, serta akuntabel.

Untuk mendukung langkah tersebut, Andra memberikan lima arahan kepada jajaran Inspektorat provinsi maupun kabupaten/kota.

Arahan pertama mencakup percepatan penanganan pengaduan masyarakat. Kedua, memperkuat pengawasan preventif untuk mencegah potensi penyimpangan sejak awal.

Baca Juga :  DPRD Setujui APBD Banten 2026 Sebesar Rp10,27 Triliun

Ketiga, membangun sistem pelaporan yang transparan dan responsif. Keempat, meningkatkan kapasitas serta integritas aparat pengawasan, sekaligus menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Dan, kelima, memperkuat kolaborasi antarlembaga agar pengawasan pengadaan berjalan lebih optimal.

Andra juga mengapresiasi keterlibatan ICW, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Inspektorat Banten.

Kolaborasi tersebut merupakan tindak lanjut Forum Penyuluh Antikorupsi yang berlangsung pada 14 Oktober 2026.

Menurut Andra, pengalaman ICW mendorong partisipasi masyarakat dapat memperkuat pengawasan internal Inspektorat.

Ia juga meminta Inspektorat Provinsi Banten membina inspektorat kabupaten dan kota. Pembinaan tersebut diperlukan agar penerapan SOP memiliki standar kualitas yang merata.

Pengawasan Pengadaan Sudah Berjalan 15 Tahun

Koordinator ICW Almas Sjafrina mengapresiasi keterbukaan Pemprov Banten dalam mengadopsi dan mengembangkan sistem pengaduan masyarakat.

Menurutnya, model SOP serupa telah diterapkan di sejumlah daerah. Daerah tersebut antara lain Kabupaten Maros, Kota Semarang, dan Kota Kupang.

“Kami bekerja sama dengan Inspektorat daerah untuk memperbaiki SOP penanganan aduan tersebut hingga benar-benar dapat direalisasikan dan dirasakan perubahannya,” jelasnya.

Almas menjelaskan, ICW telah mengawasi sektor pengadaan barang dan jasa selama sekitar 15 tahun. Pengawasan tersebut dilakukan melalui berbagai penelitian dan kajian.

Sektor pengadaan menjadi perhatian karena memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran publik.

Melalui kolaborasi tersebut, ICW berharap pengadaan barang dan jasa berjalan lebih bersih, terbuka, serta bebas penyimpangan. (*)

Tag Terkait:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait

Terkini