Minggu, 22 November 2026 - 02:48 WIB
Minggu, 22 November 2026 - 02:48 WIB

Sungai Cisadane Terancam Tercemar Limbah Industri, Ego Pemerintah Disorot

Adi Subchan - 07 November 2026

DPRD Kabupaten Tangerang menyoroti lemahnya pengawasan industri dan pencemaran Sungai Cisadane. Kholid Ismail meminta penegakan hukum dan kolaborasi daerah. (FOTO: iStockphoto/ILUSTRASI)
DPRD Kabupaten Tangerang menyoroti lemahnya pengawasan industri dan pencemaran Sungai Cisadane. Kholid Ismail meminta penegakan hukum dan kolaborasi daerah. (FOTO: iStockphoto/ILUSTRASI)

Aktual Tangerang – Pesatnya pembangunan kawasan industri dan permukiman di Tangerang Raya dinilai meningkatkan ancaman pencemaran Sungai Cisadane.

Lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perusahaan hingga minimnya koordinasi antarpemerintah daerah menjadi sorotan DPRD Kabupaten Tangerang.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail, menilai pengawasan lingkungan tidak boleh sebatas memeriksa kelengkapan dokumen perizinan.

Pemerintah harus memastikan perusahaan menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan selama beroperasi. Termasuk memastikan limbah industri tidak mencemari aliran sungai.

“Menurut saya, pengawasan lingkungan tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen perizinan. Pemerintah juga harus memastikan setiap perusahaan menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan selama beroperasi, termasuk dalam pengendalian limbah,” kata Kholid, dalam Diskusi Terbuka bertema “Sungai Cisadane: Antara Urat Nadi Kehidupan dan Saluran Buang Perkotaan” di Tangerang Selatan, Jumat (6/11/2026).

“Anda boleh bangun sesuai aturan. Dalam lingkungan hidup ini, dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan itu memang melekat,” sambungnya.

“Dinas Lingkungan Hidup punya instrumen pengawasan dan pengendalian,” jelasnya.

Baca Juga :  Opini Tantowi Yahya, Gaya Baru Komunikasi Menteri Purbaya

Menurut Kholid, penanganan pencemaran Cisadane tidak cukup hanya dengan pengerukan sampah. Pemerintah juga harus mengidentifikasi dan menangani sumber pencemaran.

Ia turut menyoroti meningkatnya kebutuhan air baku seiring berkembangnya kawasan industri dan pembangunan perumahan.

Kholid mengungkapkan, sejumlah pengembang dan pelaku industri di sekitar sempadan sungai disebut telah memanfaatkan air Cisadane.

Namun, pemanfaatan tersebut harus memperhatikan ketersediaan dan kualitas air. Sebab, debit sungai dapat berubah mengikuti musim, sementara kebutuhan air terus meningkat.

“Kalau kebutuhan air semakin banyak, tetapi debit airnya tidak bertambah, berarti harus ada solusi. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin kualitas airnya?” katanya.

Ia mengingatkan, pengambilan air baku untuk kebutuhan industri maupun permukiman harus dilakukan secara terukur.

Langkah tersebut penting agar pemanfaatan sungai tidak melampaui daya dukung lingkungan.

Baca Juga :  Sepasang Kekasih Cekcok di Mobil Picu Tabrakan Beruntun di Serpong

Penegakan Hukum Harus Berikan Efek Jera

Selain pengawasan, Kholid menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran.

Menurutnya, sanksi hukum diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pencemaran lingkungan.

Ia mencontohkan kasus pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke Sungai Cisadane pada 2006.

Saat itu, sebuah perusahaan di bawah Pintu Air 10, Kota Tangerang, diduga membuang limbah B3 langsung ke sungai.

Kasus tersebut berlanjut ke proses hukum hingga perusahaan dijatuhi hukuman dan denda.

“Pernah pada satu kasus, 2006, perusahaan yang ada di bawah Pintu Air 10 di Kota Tangerang. Mereka membuang limbah B3 langsung ke sungai,” ucap Kholid.

“Alhamdulillah berhasil, sampai divonis dan didenda. Artinya, ada efek jera,” jelasnya.

Cisadane Butuh Pengawasan Lintas Daerah

Kholid juga meminta koordinasi antarpemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) diperkuat.

Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci untuk mengatasi persoalan pencemaran Sungai Cisadane secara maksimal.

Terlebih, aliran Sungai Cisadane melintasi tiga wilayah administrasi. Ketiganya meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.

Kondisi tersebut membuat pengawasan dan penanganan pencemaran membutuhkan kerja sama lintas daerah.

Kholid menilai ego sektoral antarpemerintah daerah dan antar-OPD masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan.

“Konsep secara regulasi oke, tapi begitu pelaksanaan, tidak ada perencanaan yang berbasis kolaboratif. Ego antarpemerintah daerah dan antar-OPD ini yang kemudian menimbulkan persoalan,” ucap Kholid.

Ia berharap pemerintah daerah tidak berjalan sendiri-sendiri dalam mengawasi aktivitas industri dan menjaga kualitas air sungai.

“Kolaboratif itu penting. Mari Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang berkolaborasi melakukan pengawasan. Kalau regulasi, saya yakin semuanya sudah ada,” pungkasnya. (*)

Tag Terkait:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait

Terkini