18 bulan kepemimpinan Andra Soni-Dimyati disorot aktivis dan politisi. Jalan Bang Andra, pendidikan gratis, dan pangan menjadi perhatian.

Aktual Tangerang – 18 bulan kepemimpinan Andra Soni dan Dimyati Natakusuma di Banten mendapat sorotan.

Sejumlah aktivis dan politisi Kabupaten Tangerang menilai sejumlah program unggulan masih perlu dievaluasi.

Program yang disorot meliputi Jalan Bang Andra, pendidikan gratis, hingga ketahanan pangan.

Salah satu tokoh pemuda Kabupaten Tangerang, Juanda, menyoroti program Jalan Bang Andra. Program tersebut merupakan bantuan pembangunan jalan desa di sejumlah wilayah Banten.

Menurut Juanda, program itu memberikan manfaat besar bagi masyarakat pedesaan. Terutama bagi wilayah seperti Lebak dan Pandeglang yang membutuhkan akses jalan memadai.

Namun, Juanda mempertanyakan transparansi penentuan lokasi pembangunan jalan tersebut.

Ia juga mempertanyakan pihak yang mengerjakan proyek Jalan Bang Andra. Pasalnya, sejumlah titik proyek jalan disebut mayoritas berada di daerah kolega Andra Soni.

“Pertanyaannya, apakah Jalan Bang Andra itu dibangun di tempat bukan koleganya Bang Andra?” ujarnya di Forum Diskusi yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat, Senin (7/9/2026).

Juanda juga menyinggung temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Temuan tersebut berkaitan dengan pembangunan Jalan Bang Andra.

Karena itu, ia menilai publik perlu mengetahui mekanisme penentuan lokasi proyek.

Publik juga perlu mengetahui proses pengadaan dan kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut.

“Yang kedua, siapa kontraktornya? Itu kenapa ada temuan BPK kemarin terkait jalan ini,” katanya.

Pendidikan Gratis Disorot

Program pendidikan gratis bagi siswa sekolah swasta turut menjadi perhatian Juanda. Aktivis GMNI tersebut mengakui program itu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Program tersebut membantu siswa yang sebelumnya harus membayar biaya sekolah. Juanda menyebut sekitar 60 ribu siswa di Banten mendapat manfaat program pendidikan gratis.

Namun, ia menilai masih terdapat persoalan dalam pelaksanaannya. Salah satunya berkaitan dengan pembayaran kepada sekolah yang mengikuti program tersebut.

Kata Juanda, sejumlah sekolah bahkan memilih mundur dari program pendidikan gratis.

“Sekitar 13 sekolah mundur dari program sekolah gratis itu. Terus kenapa mundur? Karena enggak dibayar,” ujarnya.

Selain pembayaran, Juanda mempertanyakan mekanisme penentuan besaran bantuan pendidikan.

Menurutnya, penentuan bantuan lebih banyak mempertimbangkan zonasi dibandingkan akreditasi.

Ia menilai kualitas sekolah juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran bantuan.

Persoalan guru honorer turut menjadi perhatian dalam evaluasi program pendidikan. Hal tersebut termasuk tenaga pendidik yang menangani kegiatan ekstrakurikuler.

Juanda menilai perubahan status tenaga pendidik menjadi PPPK perlu diikuti perhatian lebih. Perhatian tersebut mencakup pendapatan dan tunjangan bagi tenaga pendidik.

Ketahanan Pangan Banten

Persoalan ketahanan pangan juga menjadi sorotan dalam evaluasi 18 bulan pemerintahan Andra-Dimyati.

Juanda menilai Banten membutuhkan peta jalan pangan yang jelas. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mendukung agenda swasembada pangan nasional.

Banten memiliki wilayah pertanian yang cukup luas untuk mendukung ketahanan pangan. Namun, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) perlu segera dibenahi.

Juanda juga menyoroti kondisi surplus gabah di Banten. Di sisi lain, kebutuhan beras masyarakat Banten disebut masih dipasok dari daerah lain.

“Di Banten ternyata surplus gabah, tetapi berasnya dari Karawang. Bagaimana ini?” katanya.

Menurut Juanda, persoalan pangan tidak cukup dilihat dari produksi gabah. Hasil pertanian juga perlu diolah dan disimpan secara baik.

Selain itu, distribusi hasil pertanian perlu diperhatikan agar memenuhi kebutuhan masyarakat Banten.

Indikator Keberhasilan Andra-Dimyati

Sementara itu, politisi Partai Demokrat Kabupaten Tangerang, Syamsul Buldan, turut memberikan pandangan. Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak dapat diukur berdasarkan klaim program semata.

Persepsi masyarakat juga tidak cukup menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintah.

Buldan menjelaskan, gubernur memiliki sejumlah fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Fungsi tersebut mencakup peran sebagai kepala daerah dalam kerangka desentralisasi. Gubernur juga menjalankan fungsi dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Buldan menyebut setidaknya terdapat dua indikator dalam mengukur keberhasilan pemerintah. Pertama, indikator makro pembangunan yang tercermin melalui data Badan Pusat Statistik (BPS). Indikator tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, capaian program pemerintah provinsi sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Capaian tersebut juga perlu dikaitkan dengan visi dan misi kepala daerah.

Menurut Buldan, kedua indikator tersebut perlu dibaca secara bersamaan. Hal itu penting agar evaluasi tidak hanya didasarkan pada satu sudut pandang.

“Capaian program mungkin akan berbanding lurus dengan hasil BPS, tapi indikatornya berbeda,” katanya. (*)