Aktivis nelayan Kholid Miqdar menolak kedatangan Jokowi ke Banten. Ia menyoroti PIK 2 dan menyiapkan aksi demonstrasi.

Aktual Tangerang – Aktivis nelayan Kabupaten Serang, Kholid Miqdar, menolak rencana kedatangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke Banten.

Kholid menilai pemerintahan Jokowi berkaitan dengan berbagai persoalan sosial dan ekonomi di Banten bagian utara.

Terutama ia menyoroti persoalan perampasan ruang hidup masyarakat akibat kebijakan pemerintah selama pemerintahan Jokowi.

Kholid juga mengkritik kebijakan terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikaitkan dengan pengembangan PIK 2.

“Yang jelas, saya sudah mengatakan bahwa kami menolak kedatangan Jokowi karena bagaimanapun Jokowi adalah penyebab dari persoalan nilai-nilai sosial, ekonomi, terkait masalah perampasan ruang hidup masyarakat Banten di utara,” kata Kholid di Serang, Banten, Selasa (8/9/2026).

Menurut Kholid, pemberian label PSN terhadap proyek PIK 2 berdampak terhadap masyarakat Banten bagian utara.

Ia juga menduga terdapat hubungan antara dukungan Aguan terhadap pembangunan IKN dan status PSN untuk proyek PIK 2.

Namun, dugaan tersebut disampaikan Kholid sebagai pandangan dan dugaan politiknya.

“Karena bagaimanapun label PSN ini diberikan kepada Aguan dari Jokowi. Artinya, saya memahami bahwa Banten sedang ditukar-gulingkan dengan proyek IKN untuk menjaga nama Jokowi,” ujarnya.

Kholid menilai status PSN memberikan legitimasi kebijakan terhadap pengembangan proyek PIK 2.

Menurutnya, kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap masyarakat di wilayah Banten utara.

“Dengan label PSN itu sehingga proyek PIK 2 ini bergerak kepada masyarakat dengan semena-mena. Artinya, penindasan buat masyarakat kami,” katanya.

Atas persoalan tersebut, Kholid menegaskan penolakannya terhadap rencana kedatangan Jokowi ke Banten.

Ia bahkan menyebut Jokowi sebagai pihak yang menurutnya bertanggung jawab atas persoalan Banten utara.

“Karena saya tahu penyebabnya ini adalah Jokowi, maka kami menolak keras tentang menginjaknya kaki Jokowi di Banten. Bagaimanapun, Jokowi adalah penyebab kerusuhan persoalan yang ada di Banten utara,” tuturnya.

Kholid menyebut sikap tersebut sebagai bagian dari hak masyarakat menyampaikan aspirasi.

Ia mengaitkan sikap tersebut dengan kebijakan tata ruang yang dinilai telah merugikan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikannya setelah mendapat pertanyaan dari simpatisan Jokowi mengenai dasar penolakannya.

“Saya katakan hak saya adalah terkait tata ruang yang sudah dirampas dari kebijakan Jokowi,” ucap Kholid.

Kholid juga menilai sejumlah persoalan nasional berkaitan dengan kebijakan selama pemerintahan Jokowi.

Karena itu, ia mempertanyakan safari politik Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

“Banyak hal persoalan di Indonesia ini penyebabnya dari zaman kekuasaannya Jokowi dan sekarang dia sedang safari politik. Ini kan tidak sedap secara nilai politik, apalagi mereka punya persoalan di Banten,” katanya.

Ia mengakui perbedaan sikap politik di masyarakat merupakan hal yang wajar. Namun, Kholid memastikan dirinya tetap mempertahankan sikap penolakan terhadap kedatangan Jokowi.

“Ya, otomatis kami menolak karena saya merasa dirugikan. Kemudian, ada orang yang bertentangan dengan sikap kami, ya sah-sah saja karena mungkin mereka diuntungkan dengan nilai recehnya itu,” ujarnya.

Siapkan Aksi Demonstrasi

Kholid mengaku telah menyiapkan langkah jika Jokowi tetap datang ke Banten. Ia akan terlebih dahulu memetakan pihak yang berada di balik rencana kedatangan tersebut.

“Tindakan apa yang akan dilakukan seumpama Jokowi tetap hadir di Banten? Ya, pertama saya analisis dulu, ini siapa di belakang inisiatornya dan kemudian siapa yang ada di permukaan. Saya akan petakan itu,” kata Kholid.

Kendati demikian, Kholid memastikan demonstrasi menjadi langkah yang akan ditempuh jika Jokowi hadir di Banten.

“Yang jelas, kalau Jokowi datang ke Banten, saya akan melakukan aksi demonstrasi,” tegasnya. (*)