Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie memaparkan strategi peningkatan PAD, pengelolaan aset, dan penguatan fiskal dalam APBD 2025.

Aktual Tangerang – Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi DPRD terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025.

Penyampaian tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Tangsel, Senin (22/6/2026).

Benyamin mengapresiasi seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan berbagai masukan dan rekomendasi. Menurutnya, seluruh saran akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih atas saran dan rekomendasi yang disampaikan seluruh fraksi DPRD,” kata Benyamin.

“Masukan tersebut menjadi perhatian untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Benyamin mengungkapkan sejumlah capaian pengelolaan keuangan daerah selama 2025.

Ia menyatakan, Pemkot Tangsel kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kali berturut-turut. Selain itu, penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI mencapai 97,20 persen.

Sementara itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga melampaui target dengan capaian 107,34 persen.

“Pencapaian ini merupakan hasil pengelolaan keuangan yang sistematis, efektif, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.

Meski demikian, target pendapatan transfer belum tercapai sepenuhnya. Kekurangan realisasi pendapatan transfer tercatat sebesar Rp74,41 miliar.

Menurut Benyamin, kondisi tersebut dipengaruhi mekanisme penyaluran dana dari pemerintah pusat dan Pemprov Banten.

Sebagian dana bagi hasil provinsi belum diterima hingga akhir tahun anggaran. Dana tersebut meliputi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Air Permukaan.

“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemprov Banten terkait kekurangan salur tersebut,” kata Benyamin.

“Kami berharap realisasinya dapat dilakukan pada 2026 melalui perubahan APBD,” sambungnya.

Pemkot Tangsel juga terus memperkuat kemandirian fiskal daerah. Langkah itu dilakukan melalui optimalisasi PAD dan efisiensi belanja daerah.

Selain itu, Pemkot Tangsel menyesuaikan program pembangunan berdasarkan skala prioritas.

“Dengan strategi ini, kami ingin mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer. Kami juga berupaya memperkuat ketahanan fiskal daerah secara berkelanjutan,” ujar Benyamin.

Untuk meningkatkan pendapatan, Pemkot Tangsel memperkuat regulasi pajak dan retribusi daerah.

Pemkot juga memperluas digitalisasi sistem pemungutan pajak.nDigitalisasi dilakukan melalui layanan PBB, BPHTB online, e-SPPT, hingga pembayaran non-tunai.

Pemkot juga mengembangkan aplikasi PAD Booster Digital untuk mendukung pengawasan pajak.

Selain itu, pemerintah memperbarui basis data dan menggali sumber PAD baru. Optimalisasi aset daerah yang belum produktif juga terus dilakukan.

Di bidang anggaran, Benyamin memastikan seluruh belanja dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Menurutnya, pergeseran anggaran hanya dilakukan berdasarkan kebutuhan dan urgensi program. “Pergeseran anggaran dilakukan untuk mendukung efektivitas pencapaian target pembangunan,” tegasnya.

Fokus APBD diarahkan pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Program tersebut mencakup penanganan banjir, pembangunan jalan, dan pelayanan dasar.

Pemkot Tangsel juga berkomitmen memperkuat pengelolaan aset daerah. Upaya itu dilakukan melalui integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen aset digital.

“Pemerintah daerah mempercepat sertifikasi aset serta meningkatkan akurasi pencatatan aset,” kata Benyamin.

“Kami juga mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk mendukung pelayanan publik dan peningkatan PAD,” pungkasnya.

SILPA Rp478 Miliar, DPRD Pertanyakan Kinerja Pemkot Tangsel

Sebelumnya, DPRD Tangsel mempertanyakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp478,59 miliar.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Tangsel terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.

Fraksi Partai Demokrat, Gerindra, dan PKB sama-sama mempertanyakan besarnya sisa anggaran tersebut.

Ketiga fraksi menilai tingginya SILPA dapat mencerminkan belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Tangsel, Rizki Jonis, mengatakan SILPA yang mendekati setengah triliun rupiah perlu mendapat perhatian serius.

“Fraksi Partai Demokrat mencermati adanya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang cukup besar, yakni Rp478,59 miliar,” ujar Rizki, Jumat (19/6/2026).

Menurut dia, besarnya SILPA menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas pelaksanaan program dan tingkat penyerapan anggaran oleh perangkat daerah.

“Apakah ini murni hasil efisiensi belanja atau justru menunjukkan perencanaan yang kurang tepat dan lambatnya pelaksanaan program?” katanya.

Rizki juga menyoroti sejumlah pos anggaran yang belum terserap secara maksimal.

Realisasi Belanja Modal tercatat sebesar 93,26 persen. Sementara Belanja Tidak Terduga hanya mencapai 73,55 persen.

“Kami meminta rincian OPD yang menjadi penyumbang SILPA terbesar. Uang rakyat harus kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Sorotan serupa disampaikan Fraksi Partai Gerindra. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Tangsel, Zulfa Sungki Setiawati, menilai realisasi belanja daerah sebesar 93,32 persen menunjukkan kinerja yang cukup baik.

Namun, menurutnya, masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran.

“Masih terdapat ruang untuk peningkatan efektivitas penyerapan anggaran, terutama pada program pembangunan dan investasi daerah,” ujar Zulfa.

Ia juga menyoroti perubahan kondisi APBD 2025. Awalnya, APBD diproyeksikan mengalami defisit Rp110,29 miliar. Namun pada akhir tahun, APBD justru mencatat surplus Rp368,29 miliar.

“Surplus yang terlalu besar juga dapat menjadi indikator belum optimalnya pelaksanaan program yang telah direncanakan,” katanya.

Gerindra mendorong Pemkot Tangsel memperkuat kualitas perencanaan pembangunan. Selain itu, proses pengadaan barang dan jasa perlu dipercepat.

Pengawasan dan evaluasi program juga harus diperkuat agar manfaat anggaran lebih dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Fraksi PKB menilai tingginya SILPA menunjukkan masih adanya program pembangunan yang belum terealisasi secara optimal.

Ketua Fraksi PKB DPRD Tangsel, Muthmainnah, menjelaskan SILPA 2025 berasal dari surplus anggaran Rp368,29 miliar.

Selain itu, terdapat penerimaan pembiayaan dari SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp110,29 miliar.

“Fraksi PKB memberikan perhatian serius terhadap SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp478,59 miliar,” ujarnya.

Menurut Muthmainnah, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan belum sepenuhnya diimbangi dengan realisasi program pembangunan.

“Pemerintah daerah memiliki kemampuan yang baik dalam menghimpun pendapatan. Namun pelaksanaan program pembangunan belum berjalan optimal,” katanya.

Ia menegaskan setiap anggaran yang tidak terserap merupakan peluang pembangunan yang tertunda.

Peluang tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pelayanan publik.

“Kami meminta pemerintah daerah menjelaskan faktor penyebab tingginya SILPA, termasuk perangkat daerah dan program yang menjadi penyumbang terbesar,” tegasnya.

Melalui pandangan umum ketiga fraksi tersebut, DPRD Tangsel berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh.

Evaluasi diperlukan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan.

Dengan demikian, anggaran daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)