Anggaran reses DPRD Kota Tangerang tahun 2026 naik menjadi Rp3,76 miliar. Kenaikan terbesar terjadi pada pos konsumsi dan sewa perlengkapan.

Aktual Tangerang – Anggaran kegiatan reses DPRD Kota Tangerang pada 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP mencatat total pagu mencapai Rp3,76 miliar. Nilai tersebut naik sekitar Rp197,4 juta dibandingkan anggaran reses 2025.

Secara persentase, kenaikan anggaran mencapai sekitar 5,55 persen. Kenaikan terbesar terjadi pada pos makan dan minum kegiatan reses.

Pada 2025, anggaran konsumsi tercatat sebesar Rp1,98 miliar. Tahun ini, nilainya meningkat menjadi Rp2,25 miliar. Dengan demikian, terdapat tambahan anggaran sekitar Rp274,48 juta.

Selain konsumsi, anggaran penyewaan perlengkapan kegiatan juga mengalami kenaikan. Pada 2025, pagu sewa perlengkapan mencapai Rp1,15 miliar.

Angka tersebut meningkat menjadi Rp1,29 miliar pada 2026. Kenaikannya tercatat sekitar Rp133,17 juta.

Meski demikian, tidak semua komponen anggaran mengalami peningkatan.

Anggaran cetak spanduk reses justru mengalami penurunan.

Pada 2025, anggarannya sebesar Rp237,86 juta. Sementara pada 2026 turun menjadi Rp208,44 juta. Penurunan tersebut mencapai sekitar Rp29,42 juta.

Berdasarkan data SiRUP, anggaran reses mencakup berbagai kebutuhan pelaksanaan kegiatan di setiap daerah pemilihan.

Kebutuhan tersebut meliputi konsumsi, pencetakan spanduk, fotokopi dokumen, dan penyewaan perlengkapan kegiatan.

Porsi terbesar anggaran reses masih digunakan untuk kebutuhan konsumsi. Nilainya mencapai lebih dari 60 persen dari total pagu yang tercantum.

Kenaikan anggaran ini muncul di tengah upaya efisiensi belanja pemerintah daerah.

Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam menjelaskan anggaran reses tidak hanya berupa tunjangan anggota dewan. Menurutnya, terdapat sejumlah komponen pendukung pelaksanaan kegiatan yang telah diatur pemerintah.

“Kalau reses itu itemnya satu, bicaranya ada tunjangan. Tunjangan itu diatur berdasarkan ketentuan PP yang ada,” kata Rusdi.

“Besarannya pun sama. Cuma bedanya kita dengan daerah lain, kita masuk kategori kemampuan fiskalnya tinggi,” lanjutnya.

Rusdi mengatakan anggaran juga mencakup fasilitasi kegiatan di lapangan. Fasilitas tersebut meliputi tenda, konsumsi, dan dukungan panitia lokal.

“Satu itemnya itu ada kaitan sama tunjangan reses, kemudian ada fasilitasi penyelenggaraan,” ujarnya.

“Ada tenda, ada makan minum, ada juga kegiatan panitia lokal. Selebihnya enggak ada,” tambah Rusdi.

Ia menegaskan kegiatan reses dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun sidang. Karena itu, kebutuhan anggaran dihitung berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan tahunan.

“Itu setahun kita tiga kali reses dalam satu tahun. Jadi memang perhitungannya seperti itu. Dan hampir semua daerah juga sama siklusnya,” pungkas Rusdi. (*)