Pemkot Tangsel menyiapkan bantuan pendidikan Rp1,8 juta bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri saat SPMB 2026.

Aktual Tangerang – Pemerintah Kota Tangerang Selatan menghadapi tantangan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Jumlah calon siswa yang ingin masuk sekolah negeri masih melebihi kapasitas yang tersedia.

Kondisi tersebut diakui menjadi persoalan yang belum sepenuhnya dapat diatasi pemerintah daerah.

Minat masyarakat terhadap sekolah negeri terus meningkat setiap tahun. Di sisi lain, daya tampung ruang belajar masih terbatas.

Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan Bambang Noertjahjo memastikan pelaksanaan SPMB mengikuti ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, seluruh tahapan penerimaan harus berlangsung terbuka, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Pemkot Tangsel berkomitmen menjaga integritas proses penerimaan siswa baru.

Namun, kebijakan yang diterapkan belum tentu dapat memenuhi harapan seluruh masyarakat. Hal tersebut karena pemerintah daerah harus mengikuti regulasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Bambang mengatakan keterbatasan daya tampung sekolah negeri menjadi tantangan utama saat ini. Karena itu, pemerintah daerah menyiapkan berbagai alternatif bagi calon siswa yang tidak tertampung.

Pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh anak tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyediakan bantuan pendidikan bagi siswa.

Program tersebut ditujukan bagi calon peserta didik yang melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.

Bantuan diberikan kepada siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Nilai bantuan pendidikan mencapai Rp1,8 juta untuk setiap siswa.

Program itu berlaku di sekolah swasta yang telah berafiliasi dengan Dinas Pendidikan Tangsel.

Pemkot Tangsel mengalokasikan program tersebut untuk sekitar 5.000 siswa.

Kebijakan itu diharapkan membantu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Dengan demikian, siswa tetap dapat melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran baru.

Selain bantuan pendidikan, pemerintah meminta pengawasan bersama terhadap pelaksanaan SPMB. Masyarakat diharapkan ikut menjaga proses penerimaan berjalan sesuai aturan.

Bambang menegaskan transparansi dan keadilan harus menjadi prinsip utama pelaksanaan SPMB. Menurutnya, keberhasilan SPMB membutuhkan dukungan seluruh pihak.

Tidak hanya pemerintah dan sekolah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengawasan. (*)