PDIP merespons konflik Bupati dan Wakil Bupati Lebak. Perseteruan dipicu pernyataan soal masa lalu hukum dan berujung nyaris baku hantam.

Aktual Tangerang – Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (DPP PDIP) merespons konflik Bupati dan Wakil Bupati Lebak. Perseteruan melibatkan Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya dan Amir Hamzah.

Konflik dipicu pernyataan Hasbi yang menyinggung masa lalu Amir sebagai mantan narapidana. Ucapan itu dilontarkan dalam acara halal bihalal Pemkab Lebak, Senin (30/3/2026).

Amir merasa terhina dan meluapkan kemarahan di lokasi acara. Keduanya terlibat adu mulut hingga nyaris baku hantam.

Aparatur sipil negara (ASN) yang hadir segera melerai ketegangan tersebut. Setelah insiden, Amir meninggalkan lokasi bersama keluarga.

Amir diketahui pernah terseret kasus suap Pilkada Lebak 2013. Saat itu, ia berpasangan dengan Kasmin sebagai calon bupati.

Pasangan tersebut menggugat hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam proses sengketa, keduanya terbukti menyuap mantan Ketua MK Akil Mochtar. Nilai suap mencapai Rp1 miliar.

Pada Desember 2015, pengadilan menjatuhkan vonis bersalah. Amir dihukum 3 tahun 5 bulan penjara dan denda Rp150 juta. Begitu juga Kasmin dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dengan denda serupa.

Amir mengaku kecewa atas pernyataan Hasbi di forum resmi. Ia menilai penyebutan status mantan narapidana tidak pantas disampaikan terbuka.

Pengurus DPP PDIP Ribka Tjiptaning turut menanggapi polemik tersebut. Ia menyebut DPP berpotensi memanggil Hasbi jika konflik berlanjut.

“Nanti kalau belum akur, baru dipanggil DPP,” ujar Ribka, Rabu (1/4/2026).

Ia menegaskan seluruh kader PDIP berada dalam pengawasan internal. Hasbi merupakan kader PDIP yang diusung pada Pilkada 2024.

Ia sebelumnya menjabat anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banten I.

Terpisah, Gubernur Banten Andra Soni memanggil Hasbi untuk klarifikasi. Pertemuan berlangsung di Pendopo Gubernur di KP3B, Kota Serang.

Hasbi menyebut pertemuan itu bersifat koordinatif. “Koordinasi saja dengan Pak Gubernur,” kata Hasbi singkat.

Ia mengklaim konflik dengan wakilnya telah diselesaikan secara personal. “Sudah selesai,” ujarnya sebelum meninggalkan lokasi.

Namun, Pemprov Banten tetap menyiapkan langkah pembinaan. Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Deden Apriandhi menyampaikan kewenangan gubernur.

Gubernur berhak membina kepala daerah kabupaten dan kota. Pembinaan diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah.

Pemprov Banten ingin memastikan program pembangunan tetap berjalan. “Pembinaan penting agar pemerintahan tetap harmonis,” kata Deden.

Ia berharap konflik tidak mengganggu kinerja pemerintahan di Lebak. ***