Wali Kota Tangerang Sachrudin minta Perumda Pasar dan aparat memberantas premanisme serta berinovasi menuju pasar rakyat modern.

Aktual Tangerang – Wali Kota Tangerang Sachrudin menegaskan praktik premanisme masih terjadi di sejumlah pasar tradisional wilayahnya.

Menurutnya, tindakan tersebut meresahkan pedagang dan tidak boleh dibiarkan.

Ia meminta seluruh pihak segera mengambil langkah konkret untuk menertibkan lingkungan pasar.

“Praktik premanisme tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh ada pungutan liar atau intimidasi terhadap pedagang,” ujar Sachrudin, Jumat (31/10/2025).

Sachrudin meminta Perumda Pasar Kota Tangerang bersinergi dengan aparat keamanan menjaga ketertiban pasar.

“Pedagang harus merasa nyaman. Sinergi dengan Satpol PP dan masyarakat penting untuk menciptakan pasar aman dan tertib,” tegasnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan suasana pasar yang bersih dan kondusif.

Dorong Inovasi Pasar Rakyat Digital

Sachrudin juga mendorong Perumda Pasar agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menurutnya, kehadiran pasar modern dan e-commerce bukan ancaman, melainkan peluang.

“Saya ingin Perumda Pasar berinovasi. Gunakan teknologi untuk promosi pedagang, sistem pembayaran digital, dan konsep pasar sehat,” katanya.

Direktur Utama Perumda Pasar Kota Tangerang, Dedi Ochen, menyatakan siap menjalankan arahan wali kota. Langkah awalnya ialah melakukan konsolidasi internal dan membangun pasar yang benar-benar milik rakyat.

“Kami akan memperbaiki manajemen dan mutu pelayanan. Semua pihak di pasar harus bekerja sama,” ucap Dedi.

Ia menambahkan, pihaknya juga terbuka terhadap masukan pedagang untuk memperbaiki sistem pengelolaan pasar.

Premanisme Ganggu Iklim Usaha

Sebelumnya, BUMD Perseroda Tangerang Nusantara Global (TNG) melaporkan praktik pungutan liar masih marak di Pasar Lama Tangerang. Kondisi ini dinilai menghambat iklim usaha dan berdampak pada keuangan daerah.

Padahal, Pasar Lama dikenal sebagai destinasi wisata kuliner favorit warga Tangerang dan sekitarnya.

Namun, pengelolaannya yang kini di bawah BUMD belum memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah.