Anggaran pengadaan suvenir sebesar Rp20,48 miliar oleh Pemkot Tangsel pada APBD 2024 menuai kritik publik. Anggaran tersebut tidak produktif dan kurang transparan.

Aktual Tangerang – Anggaran pengadaan suvenir Pemkot Tangsel tahun 2024 disorot publik usai diunggah ke media sosial penyanyi Leony Vitria Hartanti. Nilainya yang mencapai Rp20,48 miliar dinilai terlalu besar untuk pos pengeluaran seremonial.

Dalam unggahannya di akun Instagram @leonyvh, mantan penyanyi cilik dari grup Trio Kwek Kwek ini membagikan tangkapan layar laporan keuangan Pemkot Tangsel.

“Gua akan post screenshot dari laporan keuangan Pemkot Tangsel. Laporannya 520 halaman, gua coba post yang penting-penting ya. Mabok ini liatin angka, banyak bener,” tulisnya.

Salah satu yang disorot adalah pos anggaran bertajuk “Beban Alat atau Bahan untuk Kegiatan Kantor, Suvenir, atau Cendera Mata”. Nilainya naik drastis dibanding tahun 2023 yang hanya Rp13,48 miliar, atau meningkat sekitar 51,94 persen.

Tak hanya soal suvenir, Leoni juga menyoroti belanja lain seperti pakaian dinas, makanan rapat, dan atribut seremonial yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.

Berdasarkan dokumen APBD Tangsel 2024, total pendapatan daerah tercatat sebesar Rp4,57 triliun dan total belanja daerah Rp4,36 triliun. Secara persentase, anggaran suvenir hanya sekitar 0,47 persen dari total belanja, namun tetap menuai kritik karena dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.

Baca juga:

• Artis Leony Ungkap Anggaran Konsumsi Rapat Pemkot Tangsel Rp20 Miliar

• Hindari BBM Oplosan, Warga Pamulang Antre di SPBU Shell

Belanja Suvenir Bukan Prioritas

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah mengatakan, pemerintah daerah semestinya membuka ruang dialog publik sebelum menetapkan anggaran untuk pos yang bukan prioritas.

“Kalau tidak, bisa memicu protes publik, bahkan petisi atau tagar di media sosial,” ujarnya.

Menurut Trubus, anggaran suvenir termasuk belanja nonproduktif yang sebaiknya dialihkan ke program yang lebih bermanfaat, seperti pemberdayaan UMKM atau penciptaan lapangan kerja.

“Kalau tidak, kesannya malah pemborosan. Ini tidak adil bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menilai mekanisme pengawasan anggaran antarlembaga pemerintah belum cukup efektif. Keterlibatan DPRD Tangsel dinilai penting untuk memastikan transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan dana daerah.

“Karena ini dana publik, maka harus ada keterlibatan publik juga,” kata Trubus.

Hingga berita ini diturunkan, Pemkot Tangsel belum memberikan tanggapan terkait anggaran suvenir Rp20,48 miliar tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan ke Sekretariat Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tangsel juga belum mendapatkan jawaban.