Presiden RI Prabowo Subianto melantik Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam menggantikan Budi Gunawan. Djamari dikenal sebagai eks anggota DKP yang dulu memberhentikan Prabowo dari militer.

Aktual Tangerang – Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dalam Kabinet Merah Putih. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025) sore.

Djamari menggantikan Budi Gunawan yang dicopot dari jabatannya saat reshuffle kabinet dilakukan pada Senin (8/9/2025).

Sebelum pelantikan Djamari, posisi Menko Polkam sempat dijalankan secara ad interim oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan dan pemberhentian menteri Kabinet Indonesia periode 2024-2029. Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo membacakan sumpah jabatan yang kemudian diikuti oleh Djamari.

“Saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Prabowo, yang didiktekan kepada Djamari Chaniago.

Acara pelantikan diakhiri dengan pengumandangan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pemberian ucapan selamat dari Presiden Prabowo serta para tamu undangan.

Baca juga:

• Erick Thohir jadi Menteri Menpora Gantikan Dito Ariotedjo

• Harga Melonjak, Warga Tangsel Serentak Tanam 2000 Bibit Cabai

Djamari Chaniago merupakan purnawirawan jenderal TNI lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1971. Ia berada tiga angkatan di atas Presiden Prabowo dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang lulus pada 1974.

Karier militernya menonjol pada era reformasi. Djamari pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) pada 1998-1999. Setelah itu, ia ditunjuk sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) pada 1999-2000, lalu menjabat sebagai Kepala Staf Umum (Kasum) TNI pada 2000-2004.

Djamari juga tercatat pernah menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang menangani kasus dugaan pelanggaran HAM oleh Prabowo Subianto terkait penculikan aktivis pada 1997-1998. DKP saat itu memutuskan pemberhentian Prabowo dari dinas militer pada tahun 1998.

Pelantikan Djamari menambah deretan figur militer senior dalam pemerintahan Presiden Prabowo, sekaligus menandai rekonsiliasi politik antara dua tokoh yang sempat berada pada posisi berbeda dalam sejarah TNI.