Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyalurkan Rp200 triliun dari SAL ke lima bank Himbara. Mandiri, BRI, dan BNI terima Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan BSI Rp10 triliun.

Aktual Tangerang  – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan pencairan dana sebesar Rp200 triliun kepada lima bank milik negara (Himbara), yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

“Ini sudah diputuskan dan siang ini dana Rp200 triliun sudah masuk ke sistem perbankan,” kata Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Dari total tersebut, Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing memperoleh Rp55 triliun. BTN mendapat Rp25 triliun, sedangkan BSI menerima Rp10 triliun.

Purbaya menjelaskan, alokasi dana untuk BSI lebih kecil karena skala bisnisnya yang belum terlalu besar, meski tetap dikucurkan lantaran memiliki jaringan luas di Aceh.

“Kenapa BSI ikut? Karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh, supaya dana juga bisa dimanfaatkan di sana,” ujarnya.

Pencairan dana ini berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang tersimpan di Bank Indonesia (BI), dengan total mencapai Rp440 triliun. Hampir separuhnya kini digelontorkan ke bank Himbara.

“Daripada mengendap, lebih baik diputar. Kalau kurang, bisa ditambah lagi karena penerimaan negara dari pajak terus masuk,” tutur Purbaya.

Baca juga:

• BMKG: Sabtu Ini Cuaca di Tangerang Raya Hujan Ringan

• Kembangkan Literasi Baca Lewat Pelatihan Batik Ecoprint

Ia menegaskan, penggunaan dana tersebut bebas ditentukan oleh bank, dengan catatan tidak boleh dipakai untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

“Yang penting likuiditas masuk ke sistem,” katanya.

Efektivitas Penempatan Dana

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai langkah ini dapat efektif memperkuat ekonomi jika memenuhi tiga syarat. Pertama, dana diarahkan ke sektor dengan daya ungkit tinggi seperti perumahan, koperasi desa, pertanian, industri pengolahan, logistik, dan pariwisata.

Kedua, koordinasi fiskal dan moneter tetap terjaga agar stimulus fiskal tidak berbalik menekan stabilitas pasar keuangan. Sinergi antara Kementerian Keuangan dan BI dinilai penting untuk mengatur beban bunga, menjaga likuiditas, serta mengendalikan instrumen moneter.

Ketiga, tata kelola penempatan dana harus ketat agar benar-benar mengalir ke sektor riil, bukan sekadar menumpuk di perbankan.

“Kalau permintaan sektor riil belum pulih, kredit baru bisa tersendat dan dana justru menumpuk di bank. Ini berisiko menaikkan persaingan dana dan biaya bunga, yang akhirnya menekan margin bank,” kata Josua.