Aktual Tangerang – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Sidang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.
Sebelum mengetuk palu, Puan meminta persetujuan seluruh anggota Dewan. Persetujuan tersebut menandai disahkannya regulasi perampasan aset.
Sebelumnya, RUU Perampasan Aset telah dibahas pada tingkat pertama. Pembahasan dilakukan Komisi III DPR bersama pemerintah.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan proses pembahasan. Panitia Kerja (Panja) telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).
Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, dan 40 DIM substansi. Selain itu, terdapat 44 DIM dihapus dan 18 DIM substansi baru.
UU Perampasan Aset mengatur jenis tindak pidana dan kriteria aset. Cakupannya tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi.
Regulasi tersebut juga mencakup penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi. Kejahatan itu harus berdampak luas terhadap masyarakat.
Contohnya meliputi investasi bodong dan perdagangan saham bodong. Regulasi ini juga mengatur mekanisme perampasan aset tanpa menunggu tuntutan pidana.
Prosesnya mencakup penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, hingga penyitaan. Selanjutnya, aset diperiksa melalui mekanisme persidangan di pengadilan.
10 Poin Utama UU Perampasan Aset
UU Perampasan Aset memuat sejumlah ketentuan penting. Aturan tersebut mencakup mekanisme perampasan hingga perlindungan hak pihak ketiga.
Berikut 10 poin utama yang diatur dalam regulasi tersebut:
- Judul, prinsip, dan asas hukum
Pengaturan ini mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Perampasan aset juga harus menjamin perlindungan hak asasi manusia.
- Ruang lingkup tindak pidana dan kriteria aset
Aturan mencakup jenis, nilai, dan kriteria aset yang dirampas. Termasuk penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi.
Kejahatan tersebut mencakup investasi bodong dan perdagangan saham bodong. Dampaknya menjangkau masyarakat luas dengan jumlah korban sangat banyak.
- Ancaman pidana bagi pelaku kejahatan
Pengesahan UU ini tidak menghapus ancaman pidana bagi pelaku. Ketentuan tersebut berlaku bagi pelaku korupsi dan tindak pidana lainnya.
Ancaman pidana mati tetap berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Pembagian kewenangan dalam proses perampasan
Regulasi mengatur pembagian kewenangan dalam hukum acara perampasan aset. Mekanismenya dapat dilakukan tanpa menunggu tuntutan pidana.
Tahapannya meliputi penelusuran, penghentian transaksi, dan pemblokiran. Selanjutnya dilakukan penyitaan dan pengajuan permohonan.
Proses berlanjut melalui pemeriksaan sidang dan putusan pengadilan. Tahap terakhir adalah pelaksanaan putusan.
- Perlindungan pihak ketiga beriktikad baik
UU ini menjamin perlindungan bagi pihak ketiga beriktikad baik. Mereka tetap memperoleh beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.
- Pengembalian aset kepada korban
Regulasi menjamin upaya optimal untuk mengembalikan aset. Pengembalian ditujukan kepada korban tindak pidana secara langsung.
Aset juga dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat luas.
- Pengelolaan aset hasil tindak pidana
Pengelolaan aset dilakukan badan yang memiliki kompetensi. Pengelolaan harus berlangsung secara profesional dan akuntabel.
Tugasnya mencakup penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan aset. Termasuk pemanfaatan, penjualan, pengembalian, atau pelepasannya.
- Pengawasan mekanisme perampasan aset
Pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset akan diawasi. Pengawasan dilakukan badan yang bersifat independen.
- Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan
Regulasi mengatur pencegahan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum. Perampasan aset tidak boleh menjadi sarana penyalahgunaan kekuasaan.
- Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi
Pengelolaan aset memanfaatkan teknologi dan sistem informasi. Sistem tersebut mengedepankan transparansi serta akuntabilitas. (*)






Leave a Reply