Minggu, 22 November 2026 - 00:19 WIB
Minggu, 22 November 2026 - 00:19 WIB

Pemkab Tangerang Gelontorkan Rp29,9 Miliar Atasi Longsor Sungai Cimanceuri

Adi Subchan - 19 November 2026

Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid menekan tombol tanda dimulainya groudbreaking tanggul Sungai Cimanceuri, Desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang.  (FOTO: Banten Ekspres)
Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid menekan tombol tanda dimulainya groudbreaking tanggul Sungai Cimanceuri, Desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. (FOTO: Banten Ekspres)

Aktual Tangerang – Pemerintah Kabupaten Tangerang membangun tanggul penahan tanah Sungai Cimanceuri. Proyek senilai Rp29,9 miliar tersebut berlokasi di Desa Karang Tengah, Pagedangan.

Pembangunan ini bertujuan memperkuat tebing sungai yang mengalami longsor. Proyek tersebut juga memulihkan keamanan akses jalan masyarakat.

Pengerjaannya menggunakan skema kontrak tahun jamak atau multiyears. Anggaran proyek dialokasikan melalui APBD 2026 dan 2027.

Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid mengatakan penanganan longsor menjadi prioritas. Kondisi tebing berpotensi membahayakan warga dan pengguna jalan.

Menurut Maesyal, longsor akibat gerusan tanah terjadi sejak November 2024. Pemerintah Kabupaten Tangerang kemudian meninjau lokasi untuk menentukan penanganan.

“Pada saat itu saya masih pegawai, saya cek dan tahun 2025 saya dengan Pak Kadis Bina Marga datang ke sini untuk ngecek bahwa ini memang perlu ada penanganan secepatnya,” jelasnya, Kamis (19/11/2026).

Baca Juga :  Alih Fungsi Lahan Biang Kerok Terjadinya Banjir di Tangerang

Kawasan tersebut merupakan jalur penghubung menuju jalan utama Legok-Karawaci. Sebelumnya, longsor sempat memutus akses jalan masyarakat. Warga terpaksa harus menggunakan jalur alternatif melalui Perumahan Vila Rizki Insani.

“Karena ada longsor, ada gerusan tanah, yang dapat mempengaruhi keselamatan warga, baik penghuni maupun pengguna jalan. Kebetulan juga bahwa longsor ini terjadi di jalan Sungai Cimanceuri, di pinggirnya ada jalan,” jelas Maesyal.

“Jalan sebagai akses yang digunakan untuk semua masyarakat, baik masyarakat Kabupaten Tangerang, Desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedangan sekitarnya, maupun masyarakat Bogor. Parung Panjang,” ungkapnya.

Maesyal meminta masyarakat mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut. Penghuni perumahan juga diminta memahami aktivitas proyek.

Sebab, pengerjaan membutuhkan mobilisasi alat berat dan material konstruksi. Aktivitas tersebut berpotensi memengaruhi kegiatan masyarakat sekitar.

“Ini untuk keselamatan, keamanan, dan kenyamanan warga. Kami mohon semua pihak saling mendukung, membantu, dan memaklumi selama proses pembangunan berlangsung,” ujarnya.

Proyek Ditargetkan Selesai Desember 2027

Proyek tanggul tersebut ditargetkan selesai dalam 390 hari kalender. Pekerjaan dimulai pada 13 November 2026 dan berakhir 8 Desember 2027.

Baca Juga :  Kabupaten Tangerang Krisis Tempat Tidur Rumah Sakit

Konstruksi utama mencakup penanganan tebing sepanjang 300 meter. Lereng yang ditangani memiliki ketinggian mencapai 13 meter.

Pekerjaan juga mencakup kantilever sepanjang 98 meter. Kemudian, pembangunan bronjong mencapai 168 meter. Saluran U-ditch dibangun sepanjang 904 meter. Sementara itu, box culvert memiliki panjang 10 meter.

Proyek tersebut turut mencakup rehabilitasi jalan yang sebelumnya terputus. Ruas jalan itu memiliki panjang 120 meter dan lebar enam meter.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, Iwan Firmansyah, menjelaskan metode konstruksinya.

Penguatan tebing menggunakan tembok penahan tanah (TPT). Pekerjaan juga menggunakan metode bore pile dan konstruksi kantilever.

Selain itu, jalan inspeksi di sisi sungai akan diperbaiki. Jalan tersebut nantinya dilengkapi pagar pengaman bagi pengguna.

“Ada jalan akses inspeksi di sampingnya, direhabilitasi kembali sepanjang 117 sampai 118 meter dengan railing pengaman kurang lebih 235 meter. Jadi, itu yang akan kita laksanakan dalam pembangunannya,” ucapnya.

Iwan menambahkan, skema multiyears telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Tangerang. Mekanisme tersebut memungkinkan pembiayaan melalui dua tahun anggaran.

Tunggu Perizinan Pemerintah Pusat

Iwan menjelaskan penanganan longsor tidak bisa langsung menggunakan APBD. Sebab, Sungai Cimanceuri berada dalam kewenangan pemerintah pusat.

Kewenangan tersebut berada pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Pengelolaannya melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

Karena itu, Pemkab Tangerang harus mengurus perizinan terlebih dahulu. Koordinasi dengan pemerintah pusat juga diperlukan sebelum pembangunan.

“Kita harus terlebih dahulu mengurus perizinan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat sebelum dapat melakukan pembangunan menggunakan anggaran daerah,” tuturnya.

Menurut Iwan, proses pengurusan izin membutuhkan waktu tujuh hingga delapan bulan. Pergantian pejabat di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air turut memengaruhi proses tersebut.

“Bukan karena APBD Kabupaten yang diberesin, tapi sesuai ketentuan dan peraturan kita harus dapat izin,” paparnya. (*)

Tag Terkait:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita Terkait

Terkini