Aktual Tangerang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berencana melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan rokok elektrik atau vape di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan tersebut disiapkan sebagai tindak lanjut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape.

Dalam fatwa tersebut, penggunaan, produksi, hingga perdagangan rokok elektrik dinyatakan haram.

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, mengatakan Pemkab Tangerang akan mengikuti ketentuan dalam fatwa tersebut.

Menurutnya, keputusan MUI dapat menjadi salah satu landasan bagi pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan vape di kalangan ASN.

“Kita akan ikuti Fatwa haram penggunaan vape itu,” katanya kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).

Sebagai langkah awal, Pemkab Tangerang akan menerbitkan Surat Edaran (SE). Aturan tersebut nantinya ditujukan kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah daerah.

“Nanti akan kita sampaikan kepada ASN yang ada,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal MUI Kabupaten Tangerang, Nur Alam, menjelaskan fatwa mengenai rokok elektrik tersebut berlaku secara nasional.

Dengan demikian, ketentuan itu juga mencakup masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang.

MUI Kabupaten Tangerang, lanjut Nur Alam, akan menyosialisasikan fatwa tersebut. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai hukum penggunaan, produksi, hingga perdagangan vape.

“Fatwa ini berlaku secara nasional. Kami MUI Kabupaten Tangerang tentunya akan menyosialisasikan fatwa ini,” tuturnya.

Selain sosialisasi, MUI Kabupaten Tangerang juga berencana berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Koordinasi tersebut bertujuan mendorong tindak lanjut fatwa melalui penyusunan regulasi di tingkat daerah.

Pendekatan persuasif kepada masyarakat juga akan dikedepankan dalam pelaksanaannya.

“Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk sosialisasi persuasif, mendorong menindaklanjuti fatwa ini menjadi regulasi daerah,” ungkap Nur Alam. (*)